Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Ketua Umum BPD (Badan Pengurus Daerah) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyambut baik adanya pemberian stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan berbagai stimulus seperti diskon tarif listrik, diskon transportasi umum, potongan tarif tol, menambah alokasi bansos penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) serta memperpanjang program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada Juni mendatang.
"Saya kira ini kita sambut baik kalau memang seperti itu kalau memang pemerintah melakukan hal semacam itu. Kalau sekarang dipakai untuk diskon listrik 50 persen, diskon tarif tol, kemudian diskon pesawat, kereta api, dan sebagainya, saya kira itu kita dukung," ucap Iwantono di acara Konferensi Pers BPD-PHRI Jakarta, Senin (26/5).
Ia juga berharap stimulus bisa diberikan kepada pelaku usaha. Ia meminta pemerintah agar membelanjakan uang yang diterima dalam bentuk pajak PB1 ke sektor perhotelan dan restoran. Ia meminta agar pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih selektif dalam melakukan penghematan anggaran.
"Selektif dalam pengertian belanja-belanja yang memang tidak perlu yang dikurangi. Namun, belanja yang memang menyangkut kehidupan orang banyak seperti hotel dan restoran ini, sebaiknya perjalanan dinas juga tidak dikurangi. Karena kalau perjalanan dinas itu dipotong habis, mereka jadi tidak bisa kerja juga, pelayanan kepada masyarakat juga berkurang," imbuhnya.
Selain itu, Iwantono juga meminta kepada pemerintah agar bisa membelanjakan uang dari penghematan atau efisiensi anggaran tersebut diarahkan kepada industri hotel dan restoran.
"Misalnya untuk kasih subsidi, atau kalau ada orang mau berwisata ke satu daerah, itu bisa didukung," pungkasnya. (E-3)
Mulai tanggal 5 Juni hingga 31 Juli 2025, pelanggan listrik rumah tangga di Indonesia berkesempatan menikmati diskon tarif listrik sebesar 50%.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku belum menerima surat arahan untuk menjalankan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli mendatang.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menekankan keberhasilan enam paket stimulus ekonomi amat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan terkoordinasi.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan inisiatif kebijakan sekaligus pembatalan diskon tarif listrik 50% tidak datang dari pihaknya.
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertimbangan.
PEMERINTAH memutuskan untuk membatalkan program stimulus berupa diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni dan Juli 2025.
Pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal kuartal II dan kuartal III pada tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved