Diskon Tarif Listrik Batal, Kementerian ESDM: Bukan Kami yang Inisiasi

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan inisiatif kebijakan sekaligus pembatalan diskon tarif listrik 50% tidak datang dari pihaknya.

"Karena inisiatif kebijakan dan pembatalan tidak berasal dari kami, kami menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian/Lembaga yang menyampaikan dan membatalkannya,” ucap Dwi di Jakarta, Senin (2/6).

Ia menekankan bahwa Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni–Juli 2025. Sejak pertama kali diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian ESDM belum diajak berbicara dan belum ada permintaan resmi.

Baca juga : Soal Diskon Tarif Listrik 50 Persen, PLN: Kami Belum Dapat Arahan

“Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada periode Juni dan Juli 2025,” ucapnya.

Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.

Adapun, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Kementerian ESDM selalu siap memberikan masukan apabila diminta secara resmi dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan subsidi dan kompensasi listrik," tandasnya.

Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi berupa diskon listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni–Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan, alasan utama diskon listrik batal adalah karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli. Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi. (Ant/E-3)