Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menekankan keberhasilan enam paket stimulus ekonomi amat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan terkoordinasi. Hal ini penting agar dampaknya benar-benar nyata pada kuartal II dan III, yang merupakan periode krusial dalam upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Enam stimulus tersebut ialah diskon transportasi umum saat libur sekolah, diskon tarif tol untuk kendaraan pribadi di musim liburan, diskon tarif listrik 50 persen untuk rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA). Berikutnya, tambahan bantuan sosial yakni sembako dan pangan untuk 18,3 juta penerima, bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer dan terakhir diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan padat karya.
"Efektivitas program perlu disertai eksekusi yang tepat waktu dan terkoordinasi secara baik agar dampaknya benar-benar terasa," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (26/5).
Pemerintah, sambung Shinta, juga perlu memastikan bahwa stimulus ini menjangkau kelompok ekonomi menengah. Kelompok ini memiliki kontribusi signifikan terhadap konsumsi domestik, namun kerap kali terabaikan dalam pemberian dukungan. Perlu dicatat selama periode 2019–2024, jumlah kelas menengah mengalami penurunan cukup drastis, yaitu sebesar 9,5 juta orang.
"Selain itu, pemberian insentif kepada pelaku usaha, terutama di sektor padat karya, perlu diperluas dan dipercepat," jelas Shinta.
Bentuk dukungan tersebut, katanya, dapat berupa insentif fiskal di berbagai sektor, kemudahan perizinan dan deregulasi, serta akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
Mengenai perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Shinta menuturkan perlu juga diperhatikan penambahan insentif langsung lainnya yang lebih konkret untuk membantu pelaku usaha di sektor industri padat karya.
Menurutnya, stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan lain-lain harus diimbangi dengan penguatan sisi produksi. Hal ini agar tidak hanya mendorong belanja jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri serta penciptaan lapangan kerja di masa depan.
"Keberlangsungan sektor industri padat karya membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing industri dalam pasar global," imbuhnya.
Secara keseluruhan, Apindo menyambut baik langkah pemerintah dalam merespons pelemahan ekonomi melalui enam program insentif tersebut. Upaya ini dianggap sebagai upaya strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan nasional.
"Kehadiran stimulus berbasis konsumsi menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kembali perputaran ekonomi domestik," pungkasnya. (E-3)
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
PERBEDAAN sikap antara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakan diskon tarif listrik yang dibatalkan dinilai lemah
Rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dari pemerintah kepada masyarakat pada Juni dan Juli 2025 batal terealisasi.
Bahlil Lahadalia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025.
Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana kebijakan diskon tarif listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan inisiatif kebijakan sekaligus pembatalan diskon tarif listrik 50% tidak datang dari pihaknya.
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertimbangan.
PEMERINTAH memutuskan untuk membatalkan program stimulus berupa diskon tarif listrik yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni dan Juli 2025.
Pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal kuartal II dan kuartal III pada tahun ini.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku belum menerima surat arahan untuk menjalankan kebijakan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved