Anak SD Bunuh Diri di NTT, Pemerintah Diminta Refleksi Libatkan Organisasi Masyarakat

KOMISIONER Komnas Perempuan periode 2020-2025 Veryanto Sitohang mengatakan pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT. 

Negara, ujar dia, memang bertanggung jawab khususnya menjamin hak pendidikan dan kebutuhan hidup utama warganya. 

"Jika seandainya negara hadir memberikan kesejahteraan terhadap warganya maka mungkin ibunya mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ini merupakan lonceng bagi aparatur negara yang kerap memamerkan data-data keberhasilan kinerjanya namun fakta berbicara berbeda," kata dia, Kamis (5/2).

Baca juga : Legislator Sebut Negara Harus Jamin Kesejahteraan Guru Madrasah

Pendiri dan Direktur Aliansi Sumut Bersatu ini juga mengungkapkan masalah finansial yang dialami oleh keluarga siswa SD di NTT sehingga berujung pada tindakan bunuh diri.  Ia mendorong agar pemerintah setempat bekerja sama melibatkan organisasi masyarakat mengatasi masalah sosial.

"Pemerintah harusnya segera berefleksi dan instropeksi. Ubah pendekatan, libatkan seluruh organisasi masyarakat, agama, masyarakat sipil agar bahu-membahu memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar," jelasnya. 

Selain itu, lanjut dia negara seharusnya memberikan fasilitas seperti jaminan sosial dan hidup kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Baca juga : Dukung Pendidikan dan Kesejahteraan, Ribuan Anak Yatim Menerima Bantuan

Termasuk, sambungnya, mengevaluasi program-program populer yang menyedot banyak anggaran namun tidak menyentuh akar persoalan . 

Ia juga mendorong adanya pelibatan kaum perempuan pada sektor stragis. Pelibatan kaum perempuan untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, ujar dia, merupakan kunci agar anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak. 

"Untuk itu tindakan segera perlu dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang, agar tidak ada lagi anak yang menderita dan meninggal karena bunuh diri, kurang gizi atau peristiwa lain karena kemiskinan," kata Veryanto. (H-4)