Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan tercatat Rp123,74 triliun hingga akhir Desember 2022. Pihaknya pun mendorong pemda untuk mengoptimalkan belanja.
"Bapak Presiden sudah menyinggung mengenai dana pemda di perbankan mencapai Rp123 triliun pada akhir Desember," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Selasa (17/1).
"Kami akan terus bekerja sama dengan daerah untuk terus menjaga agar optimalisasi anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat," imbuhnya.
Baca juga: Presiden Tegur 10 Daerah dengan Belanja Produk Lokal Terendah
Besarnya dana pemda yang mengendap di perbankan turut dipengaruhi tingginya realisasi pendapatan, namun belum diiringi optimalisasi belanja. Posisi itu tercatat lebih tinggi 9,14%, atau Rp10,37 triliun dari konsisi akhir Desember 2021.
Nilai tersebut juga menjadi yang tertinggi dari posisi akhir tahun dalam tiga tahun terakhir. Pada Desember 2019, dana pemda di perbankan tercatat Rp101,52 triliun. Lalu, pada akhir 2020 sebesar Rp93,96 triliun dan di akhir 2021 sebesar Rp113,38 triliun.
Baca juga: Pendapatan Negara Lampaui Target, Defisit APBN hanya 2,38%
Namun, jika dilihat secara bulanan, saldo pemda di perbankan pada akhir Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 48,40%, atau Rp116,56 triliun dari November 2022. Menurut Bendahara Negara, hal itu terjadi karena adanya peningkatan realisasi belanja di Desember.
Ani mendorong agar optimalisasi belanja dapat dilakukan secara cepat, alih-alih menunggu akhir tahun. Sebab, tantangan perekonomian pada 2023 dianggap masih cukup menantang.
"Kita harus menggunakan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat," pungkasnya.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved