Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyentil 10 kabupaten/kota yang memiliki realisasi belanja produk dalam negeri terendah.
Dari 10 daerah tersebut, terdapat satu kabupaten, yaitu Paniai, yang belum memiliki progres belanja produk lokal sama sekali alias 0%.
"Untuk kabupaten/kota terkait serapan produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang 0% ini belum terserap produk dalam negeri, atau mungkin belum ada laporan. Sehingga, tolong segera dilaporkan," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Kamis (29/9).
Selain Paniai, daerah dengan serapan terendah ialah Yalimo dan Lanny Jaya di angka 1%. Lalu, Jaya Wijaya 3%, Makassar 6%, Manokwari Selatan 8%, Jember 9%, Majalengka 11%, Pematang Siantar 12% dan Karawang 13%.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2023 Gambarkan Optimisme dan Kewaspadaan
Kepala Negara mengingatkan para pemimpin daerah terkait untuk segera kerja cepat. Dirinya menekankan selalu mengikuti progres realisasi angka, terutama belanja produk lokal. Sebab, sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sekarang semua angka-angka ada. Kelihatan semua," pungkas Presiden.
Hingga saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN sudah mencapai Rp468,29 triliun, atau 49,97% dari komitmen Rp937,20 triliun.
Baca juga: Penghitungan Garis Kemiskinan tidak Harus Sama dengan Bank Dunia
Jokowi ingin serapan program tersebut terus digenjot secara maksimal. Pihaknya tidak mau mendengar ada institusi yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri. Dalam hal ini, jika barang serupa tersedia dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Jangan sampai dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN atau APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor," tutupnya.(OL-11)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
BADAN Bahasa meminta pemerintahan daerah memiliki ruang strategis dalam rangka pelestarian bahasa daerah melalui program Revitalisasi Bahasa daerah (RBD).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) merilis hasil Asesmen Baca Al-Qur’an bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/12).
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
PERCEPATAN transformasi digital di pemda seluruh Indonesia, terutama keamanan siber, terus dilakukan. Salah satunya kerja sama Askompsi dengan LS Ware Inc asal Korsel.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved