Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyentil 10 kabupaten/kota yang memiliki realisasi belanja produk dalam negeri terendah.
Dari 10 daerah tersebut, terdapat satu kabupaten, yaitu Paniai, yang belum memiliki progres belanja produk lokal sama sekali alias 0%.
"Untuk kabupaten/kota terkait serapan produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang 0% ini belum terserap produk dalam negeri, atau mungkin belum ada laporan. Sehingga, tolong segera dilaporkan," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, Kamis (29/9).
Selain Paniai, daerah dengan serapan terendah ialah Yalimo dan Lanny Jaya di angka 1%. Lalu, Jaya Wijaya 3%, Makassar 6%, Manokwari Selatan 8%, Jember 9%, Majalengka 11%, Pematang Siantar 12% dan Karawang 13%.
Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2023 Gambarkan Optimisme dan Kewaspadaan
Kepala Negara mengingatkan para pemimpin daerah terkait untuk segera kerja cepat. Dirinya menekankan selalu mengikuti progres realisasi angka, terutama belanja produk lokal. Sebab, sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sekarang semua angka-angka ada. Kelihatan semua," pungkas Presiden.
Hingga saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN sudah mencapai Rp468,29 triliun, atau 49,97% dari komitmen Rp937,20 triliun.
Baca juga: Penghitungan Garis Kemiskinan tidak Harus Sama dengan Bank Dunia
Jokowi ingin serapan program tersebut terus digenjot secara maksimal. Pihaknya tidak mau mendengar ada institusi yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri. Dalam hal ini, jika barang serupa tersedia dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Jangan sampai dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN atau APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor," tutupnya.(OL-11)
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya delapan prinsip inovasi daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based policy).
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved