Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rendahnya serapan anggaran memang menjadi masalah yang terus berulang.
"Jadi yang pertama begini, belanja daerah memang baru 37%. Ini selalu dialami di pemerintahan kita," kata Pramono dalam konferensi pers APBD 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).
Politikus PDIP itu membeberkan persoalan utama yang membuat serapan anggaran rendah adalah kebiasaan penyelesaian program dan pengadaan di penghujung tahun.
"Kenapa seperti ini? Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember," ujarnya.
Ia menambahkan, pola serapan seperti itu bukan hal baru, sebab dirinya pernah mengalaminya saat bertugas di pemerintahan pusat.
"Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," kata Pramono.
Untuk itu, ia berjanji bakal melakukan perbaikan pola belanja agar penyerapan APBD bisa lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir.
"Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," tegasnya.
Pramono mengakui diskusi dengan wakil gubernur dan jajarannya sudah dilakukan, termasuk soal serapan anggaran yang tercermin dari angka 37% tersebut.
"Saya juga diskusi dengan Pak Wagub, termasuk serapan anggaran, kenapa kemudian ditercermin dari angka 37 persen ini. Tapi ini akan kami perbaiki," jelasnya.
Lebih lanjut, Ia optimistis meski realisasi belanja daerah masih rendah saat ini, di akhir tahun bisa mencapai di atas 85%.
"Sehingga demikian, kami meyakini apa yang kita susun, walaupun sekarang belanja modal atau belanja daerahnya baru 37 persen, saya yakin nanti di hujung pasti di atas 85 persen. Pastilah, ini pengalaman yang ada," pungkas Pramono. (Far) Pramono Soroti Belanja Daerah DKI Masih Rendah, Kejar Penyerapan Anggaran Sebelum Akhir Tahun. (E-3)
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ketua DPRD Klungkung mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved