Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rendahnya serapan anggaran memang menjadi masalah yang terus berulang.
"Jadi yang pertama begini, belanja daerah memang baru 37%. Ini selalu dialami di pemerintahan kita," kata Pramono dalam konferensi pers APBD 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).
Politikus PDIP itu membeberkan persoalan utama yang membuat serapan anggaran rendah adalah kebiasaan penyelesaian program dan pengadaan di penghujung tahun.
"Kenapa seperti ini? Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember," ujarnya.
Ia menambahkan, pola serapan seperti itu bukan hal baru, sebab dirinya pernah mengalaminya saat bertugas di pemerintahan pusat.
"Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," kata Pramono.
Untuk itu, ia berjanji bakal melakukan perbaikan pola belanja agar penyerapan APBD bisa lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir.
"Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," tegasnya.
Pramono mengakui diskusi dengan wakil gubernur dan jajarannya sudah dilakukan, termasuk soal serapan anggaran yang tercermin dari angka 37% tersebut.
"Saya juga diskusi dengan Pak Wagub, termasuk serapan anggaran, kenapa kemudian ditercermin dari angka 37 persen ini. Tapi ini akan kami perbaiki," jelasnya.
Lebih lanjut, Ia optimistis meski realisasi belanja daerah masih rendah saat ini, di akhir tahun bisa mencapai di atas 85%.
"Sehingga demikian, kami meyakini apa yang kita susun, walaupun sekarang belanja modal atau belanja daerahnya baru 37 persen, saya yakin nanti di hujung pasti di atas 85 persen. Pastilah, ini pengalaman yang ada," pungkas Pramono. (Far) Pramono Soroti Belanja Daerah DKI Masih Rendah, Kejar Penyerapan Anggaran Sebelum Akhir Tahun. (E-3)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved