Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rendahnya serapan anggaran memang menjadi masalah yang terus berulang.
"Jadi yang pertama begini, belanja daerah memang baru 37%. Ini selalu dialami di pemerintahan kita," kata Pramono dalam konferensi pers APBD 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).
Politikus PDIP itu membeberkan persoalan utama yang membuat serapan anggaran rendah adalah kebiasaan penyelesaian program dan pengadaan di penghujung tahun.
"Kenapa seperti ini? Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember," ujarnya.
Ia menambahkan, pola serapan seperti itu bukan hal baru, sebab dirinya pernah mengalaminya saat bertugas di pemerintahan pusat.
"Saya sudah pengalaman 10 tahun di pemerintahan pusat, ini juga dialami yang sama," kata Pramono.
Untuk itu, ia berjanji bakal melakukan perbaikan pola belanja agar penyerapan APBD bisa lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir.
"Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu. Karena ini memang yang selalu jadi problem, apa tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya-sebagainya," tegasnya.
Pramono mengakui diskusi dengan wakil gubernur dan jajarannya sudah dilakukan, termasuk soal serapan anggaran yang tercermin dari angka 37% tersebut.
"Saya juga diskusi dengan Pak Wagub, termasuk serapan anggaran, kenapa kemudian ditercermin dari angka 37 persen ini. Tapi ini akan kami perbaiki," jelasnya.
Lebih lanjut, Ia optimistis meski realisasi belanja daerah masih rendah saat ini, di akhir tahun bisa mencapai di atas 85%.
"Sehingga demikian, kami meyakini apa yang kita susun, walaupun sekarang belanja modal atau belanja daerahnya baru 37 persen, saya yakin nanti di hujung pasti di atas 85 persen. Pastilah, ini pengalaman yang ada," pungkas Pramono. (Far) Pramono Soroti Belanja Daerah DKI Masih Rendah, Kejar Penyerapan Anggaran Sebelum Akhir Tahun. (E-3)
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
RENDAHNYA serapan belanja negara dan pemerintah daerah jelang tutup buku tahun anggaran menjadi isu menahun. Padahal dua komponen itu dapat memantik geliat perekonomian dalam negeri.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved