Perubahan APBD, Dewan Minta Anggaran Sektor Strategis Jadi Perhatian Utama

PERUBAHAN Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2025 tidak boleh menjadi proses teknis pembahasan anggaran semata. Sebaliknya, harus menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
.
"Fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah atau berdampak kecil, harus ditangguhkan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (4/7).

Ia juga meminta agar setiap komisi di DPRD DKI dapat membahas anggaran secara lebih optimal, demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta.

"Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat," ujarnya.

Baca juga : Pertanggungjawaban APBD 2019 tidak Transparan

Wibi menambahkan, anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir serta pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian utama.

Karena, kata dia, setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy paste yang tidak menyentuh masyarakat.

"Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta," katanya. (Ant/P-2)