Pertanggungjawaban APBD 2019 tidak Transparan

EMPAT Fraksi Dewan Perwakil an Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk walk out alias keluar da ri ruangan sidang setelah melayangkan protes dan kritikan pada rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019.

Empat fraksi yang melakukan walk out ialah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi NasDem, dan Fraksi Golkar.

Keempat fraksi itu juga menolak laporan penggunaan ang garan APBD DKI Jakarta TA 2019 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran struktur kerja perangkat daerah (SKPD) karena ada kejanggalan yang belum terjawab eksekutif.

Anggota Fraksi Golkar Basri Baco mengaku kecewa dengan Anies dan para stafnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD. “Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses,” kata Baco.

Menyusul Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat dalam rapat paripurna tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyampaikan tidak transparansi atau ada tampilan data yang jelas terkait dengan penggunaan anggaran.

“Kami mengingatkan kepada Pak Anies Baswedan bahwa eksekutif tidak bekerja sendiri. Ada kami DPRD. Kami te lah turun ke masyarakat 16 kali untuk mendengarkan aspirasi. Semua keluhan masyarakat itu tidak bisa kami realisasikan karena tidak diterima eksekutif,” tambahnya.

Namun, akhirnya Raperda P2APBD disahkan dewan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap ke depannya pengelolaan pemerintahan bisa lebih transparan dan akuntabel. (Ssr/Dmr/J-1)