Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTUMBUHAN ekonomi masyarakat di Kota Depok, Jawa Barat, kian terhambat akibat kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah. Ironisnya, hingga kini belum ada langkah perbaikan signifikan dari pemerintah kota setempat pasca-pergantian kepala daerah pada 2025 lalu.
Kondisi jalan kota maupun jalan provinsi yang berlubang dan retak telah melumpuhkan distribusi barang dan jasa. Padahal, ruas jalan di Depok merupakan urat nadi penghubung utama bagi wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024, Nurhasim, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran di wilayah barat, tengah, hingga timur, kerusakan jalan telah berada pada level yang mengkhawatirkan.
"Jalan rusak meningkatkan risiko bagian bawah mobil dan motor akibat membentur permukaan jalan, yang merusak bak oli atau komponen lain yang terletak di bagian bawah mesin," ujar Nurhasim, Selasa (20/1).
Risiko Kecelakaan
Selain menghambat laju ekonomi, kondisi ini memaksa warga merogoh kocek lebih dalam untuk perawatan kendaraan. Nurhasim merinci, guncangan keras akibat lubang jalan merusak knalpot, dudukan mesin, hingga sistem suspensi.
"Kerusakan knalpot, dudukan mesin, bagian bawah mesin, kaki-kaki dan suspensi, berakibat pada ban aus tidak merata dan kemudi tidak stabil. Apalagi sering melewati jalan rusak dengan kecepatan tinggi secara signifikan meningkatkan biaya perawatan dan memperpendek usia pakai mobil," tambahnya.
Keluhan serupa datang dari warga. Maryani, 40, warga Kubah Mas, Kecamatan Limo, menyebutkan bahwa jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
"Kalau hujan banyak yang jatuh, karena lubang, banyak yang rusak. Ngeri, banyak yang kecelakaan. Paling satu sampai dua pasti ada yang kecelakaan (dalam satu bulan), belum lama ada yang sampai kakinya remuk," keluh Maryani.
Anggaran Dialihkan
Data dari internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok mencatat sedikitnya terdapat 1.107 titik jalan rusak di seluruh wilayah Depok, dengan 426 titik di antaranya masuk kategori rusak berat. "Ribuan titik jalan rusak tersebut menghantui pengendara di jalan Kota Depok," ungkap seorang pejabat Bina Marga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Pancasila (UP), Murthada Sinuraya, memberikan kritik tajam. Ia menyoroti adanya dugaan pengalihan anggaran infrastruktur yang menyebabkan perbaikan jalan terhambat.
"Tak yakin aku jalan-jalan di Kota Depok bakal mulus sampai Pilkada 2030. Karena 78% dari 4,5 triliun dana APBD untuk infrastruktur jalan dialihkan untuk bayar operasional," pungkas Sinuraya. (KG/P-2)
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
WARGA Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, dibuat heboh oleh penemuan seorang bayi baru lahir dan masih hidup di sudut rumah warga, Kamis (19/3/2026) pagi.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
Selain menangkap tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik uang palsu
Disnaker Kota Depok membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memastikan hak pekerja terpenuhi selama Lebaran 2026.
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved