Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
JALAN rusak di Lampung tengah menjadi sorotan publik. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti belanja pemeliharaan jalan dan irigasi yang dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang minim hanya 1% di tahun ini.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,38 triliun. Untuk belanja operasional (belanja pegawai) dianggarkan Rp2,14 triliun atau sekitar 30% dari total. Sedangkan belanja modal berupa belanja pemeliharaan jalan dan irigasi hanya Rp72,4 miliar atau sekitar 1% dari total anggaran.
"Harapannya dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, seharusnya daerah dapat memperbaiki jalan dan mengurangi persentase jalan rusak di daerah," kata Djoko dalam keterangannya, Jumat (5/5).
Djoko menyampaikan jaringan jalan di Lampung yang rusak tidak hanya status jalan yang kewenangan membangun berada di pemerintah daerah (pemda), namun ada juga status jalan nasional yang wewenangnya ada di Kementerian PU-Pera.
Mengutip data kondisi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) di 2021, Djoko menjelaskan panjang jalan nasional mencapai 1.292,21 kilometer (km) dengan kondisi baik 32,28% atau 430,06 km, kondisi sedang dengan 60,61% atau 783,20 km, yang rusak ringan sebesar 4,38% atau 56,58 km dan rusak berat dengan 1,73% atau 22,37 km.
Baca juga: Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
Untuk Kabupaten Lampung sepanjang 14.669 kilometer, kondisi baik tercatat sebesar 33,80% atau 4.958 km, 21,36% kondisi sedang atau 3.133,54 km, kondisi jalan yang rusak ringan mencapai 27,06% atau 3.969,96 km dan jalan yang rusak berat sebesar 17,77% atau 2.607,07 km. Jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, mencapai 44,83% atau 6.577,03 km.
Pengamat MTI itu menerangkan secara umum jalan rusak disebabkan tiga hal yaitu konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, lalu kerap dilewati kendaraan truk yang kelebihan dimensi dan mengangkut muatan lebih (over dimension and over load/ODOL) dan pembangunan drainase yang tidak sempurna.
"Percuma bangun jalan jika masih ada aktivitas truk ODOL yang bikin jalan cepat rusak dan memboroskan biaya perawatan jalan," tegasnya.
Djoko menilai kasus jalan rusak di Lampung dapat sebagai momentum pemerintah untuk membenahi pembangunan jalan yang berkualitas. Kondisi jalan rusak pun dianggap merugikan perekonomian daerah.
"Jelas ini dapat merugikan ekonomi daerah karena tertinggal infrastrukturnya," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut kehadiran Bhayangkara FC sebagai wujud mimpi yang telah lama diidamkan masyarakat Lampung.
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Selama dua hari pelaksanaan, Festival Pesenggiri menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional yang dikemas dalam format berbeda, dan mengundang banyak pengunjung ke lokasi acara.
Kasus curanmor yang ditangani Polres Tanggamus pada Mei 2025, secara tidak terbuka membuka tabir jaringan besar industri rumahan senpi rakitan dan jual beli amunisi ilegal.
Pesenggiri Festival 2025 menggabungkan pameran karya seni tapis kuno dengan berbagai aktivitas kreatif lainnya.
Tercatat lebih dari 4.000 peserta dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum, TNI/Polri, hingga para penyandang disabilitas turut ambil bagian dalam Bhayangkara Run 2025.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved