Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mendukung rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Menurutnya, langkah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status tersebut ke dalam Propemperda sudah tepat dan patut didukung.
“Ini adalah program Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kebutuhan air warga Jakarta. Jadi harus kita dukung,” ujarnya, Jumat (22/8).
Politikus PDIP itu menjelaskan, perubahan status ini merupakan strategi penting agar PAM Jaya mampu memenuhi kebutuhan air bersih seluruh warga pada tahun 2029.
Dengan status Perseroda, PAM Jaya dapat menarik investasi untuk memperluas cakupan layanan yang saat ini baru mencapai 70 persen, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain memperluas jaringan, perubahan status juga memungkinkan percepatan penggantian pipa-pipa tua peninggalan Belanda guna meningkatkan kualitas distribusi air bersih.
“Ini program yang baik dan menjadi harapan kita semua. Orientasi PAM Jaya tetap pada pelayanan warga, bukan mencari keuntungan, apalagi membebani APBD,” tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa kebijakan ini bermuatan politik. Menurutnya, penyediaan air bersih adalah tugas dasar pemerintah yang wajib dipenuhi bagi seluruh masyarakat.
“Sudah seharusnya pemerintah hadir untuk melayani. Kebutuhan air bersih ini penting, bagian dari kebutuhan dasar warga, sehingga wajib hukumnya kita dukung,” tandasnya. (Far/M-3)
PELEBARAN jalan di sekitar exit toll di jalan Pematangsiantar-Saribudolok Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara (Sumut), membuat aliran air Perumda Tirta Uli Pematangsiantar dipadamkan.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini mengatakan bank bjb terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak demi memperluas layanan perbankan
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved