Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait sekolah gratis direspon positif Pemprov DKI Jakarta. Anggota Komisi E, Basri Baco, mengatakan usulan tersebut menjadi rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (2/5/2024).
“Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkanya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA,” ujar Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, pada Kamis (2/5).
Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi hal itu menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya.
Baca juga : Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan di Jakarta tidak Tepat
“Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta,” kata Baco.
Ia menjelaskan, usulan Komisi E tersebut juga tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.
Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp80 triliun lebih setiap tahun.
Baca juga : Dana Penanganan Banjir Jakarta Rp2 Triilun, DPRD: Fokus Normalisasi
“Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkannya sekolah gratis,” ucap dia.
Dalam diskusi tersebut, kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain.
Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.
Baca juga : Pemprov DKI Sahkan Kebijakan Plafon APBD 2024 Rp81,5 triliun
“Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp 1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek (Bimbingan Teknis) di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat tercnanagkan kami butuh Rp 4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun,” tuturnya.
“Ini artinya akan lebih mudah untuk kami wujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Untuk teknis ya nanti di Dinas Pendidikan yang bisa menjelaskannya,” sambung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.
Kendati sekolah gratis, Baco memastikan program sekolah gratis hanya menyasar satuan pendidikan swasta yang memiliki grade atau penilaian C ataupun D.
Baca juga : APBD DKI Turun Rp5 Triliun, DPRD Ingatkan Bantuan Sosial Masyarakat Jangan Dikurangi
Sementara bagi sekolah swasta dengan grade A dan B, tidak digratiskan karena mayoritas yang mengeyam pendidikan di sana adalah pelajar dari keluarga menengah ke atas atau mampu.
“Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class bagi warga yang punya kemampuan sekolah berbayar swasta. Kedua gratis untuk sekolah negeri, dan tentunya berlaku dengan aturan yang ada, zonasi dan lainnya,” ungkap dia.
Baco menambahkan, sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah.
“Banyak siswa yang akhirnya ijazah mereka ditahan karena menunggak iuran, padahal ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan. Karena itu, kami harap agar program ini bisa dieksekusi secara bertahap pada 2025 dan menyeluruh pada 2026,” tandasnya. (Z-11)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
PERAYAAN tahun baru imlek tinggal 10 hari lagi. Tahun Baru Imlek 2575 bakal berlangsung pada 10 Februari 2024 mendatang. Simak rekomendasi destinasi wisata libur Imlek berikut ini.
Ace mengatakan majunya Ridwan di Pilgub Jabar makin memantapkan posisi Partai Golkar. Dia klaim suara Golkar pada Pileg 2024 moncer di Jabar.
DPD Golkar DKI menyediakan beragam doorprize bagi masyarakat yang ikut nonton bareng Piala Dunia 2022 dengan hadiah utama berupa paket perjalanan umrah.
BNPT akan melakukan asesmen terhadap sejumlah bangunan yang terkait gelaran Piala Dunia U-20 di Jakarta seperti Gelora Bung Karno dan sejumlah hotel yang akan dijadikan lokasi menginap pemain.
Memasuki malam hari, BMKG memprediksikan bahwa cuaca di Jakarta Barat akan berawan.
BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mencatatkan peningkatan pengumpulan zakat pada 2022 mencapai Rp216 miliar atau naik 15% ketimbang 2021 senilai Rp187 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved