Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait sekolah gratis direspon positif Pemprov DKI Jakarta. Anggota Komisi E, Basri Baco, mengatakan usulan tersebut menjadi rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (2/5/2024).
“Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkanya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA,” ujar Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, pada Kamis (2/5).
Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi hal itu menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya.
Baca juga : Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan di Jakarta tidak Tepat
“Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta,” kata Baco.
Ia menjelaskan, usulan Komisi E tersebut juga tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.
Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp80 triliun lebih setiap tahun.
Baca juga : Dana Penanganan Banjir Jakarta Rp2 Triilun, DPRD: Fokus Normalisasi
“Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkannya sekolah gratis,” ucap dia.
Dalam diskusi tersebut, kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain.
Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.
Baca juga : Pemprov DKI Sahkan Kebijakan Plafon APBD 2024 Rp81,5 triliun
“Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp 1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek (Bimbingan Teknis) di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat tercnanagkan kami butuh Rp 4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun,” tuturnya.
“Ini artinya akan lebih mudah untuk kami wujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Untuk teknis ya nanti di Dinas Pendidikan yang bisa menjelaskannya,” sambung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.
Kendati sekolah gratis, Baco memastikan program sekolah gratis hanya menyasar satuan pendidikan swasta yang memiliki grade atau penilaian C ataupun D.
Baca juga : APBD DKI Turun Rp5 Triliun, DPRD Ingatkan Bantuan Sosial Masyarakat Jangan Dikurangi
Sementara bagi sekolah swasta dengan grade A dan B, tidak digratiskan karena mayoritas yang mengeyam pendidikan di sana adalah pelajar dari keluarga menengah ke atas atau mampu.
“Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class bagi warga yang punya kemampuan sekolah berbayar swasta. Kedua gratis untuk sekolah negeri, dan tentunya berlaku dengan aturan yang ada, zonasi dan lainnya,” ungkap dia.
Baco menambahkan, sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menunggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah.
“Banyak siswa yang akhirnya ijazah mereka ditahan karena menunggak iuran, padahal ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan. Karena itu, kami harap agar program ini bisa dieksekusi secara bertahap pada 2025 dan menyeluruh pada 2026,” tandasnya. (Z-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved