Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2023 sebesar Rp78 triliun. Angka ini turun sebesar Rp5 triliun dibandingkan APBD 2023 yang disahkan akhir tahun lalu sebesar Rp83 triliun.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menegaskan Pemprov DKI diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap program prioritas seperti bantuan pangan murah, bantuan pendidikan atau KJP, KJMU, serta soal transportasi. Sebab, ketiga hal inilah yang menjadi kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan masyarakat.
"Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan ya seingat saya soal kebutuhan dasar diupayakan tidak diefesiensi, transportasi, pangan, pendidikan," kata Ismail ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/9).
Baca juga: Langgar Aturan, Pemprov DKI Tutup Operasi Dua Pabrik Stockpile Batu Bara di Jakarta Utara
Awalnya, sambung Ismail, akibat penurunan kebijakan plafon APBD-P 2023 tersebut, Pemprov DKI berencana memotong subsidi TransJakarta hingga Rp1 triliun dari saat ini Rp3,9 triliun. Ia pun menentang keras hal tersebut. Ia khawatir, pemotongan subsidi sebesar itu bakal mengurangi layanan TransJakarta yang per hari sudah melayani 1 juta penumpang.
"Kita sedang mendorong supaya orang naik angkutan umum. Kalau itu dilakukan maka kebijakan kita tidak 'in line'," tegas politikus PKS itu.
Baca juga: Heru Budi-DPRD DKI Sepakati Rancangan APBD Perubahan 2023 Total Rp78,7 Triliun
Dengan serangkaian pembahasan, akhirnya Pemprov DKI setuju hanya memotong subsidi TransJakarta Rp336 miliar berasal dari internal kegiatan perusahaan.
Ismail mengatakan, kebijakan plafon ini nantinya akan dibahas bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta. Ia pun berharap, dalam pembahasan tersebut, seluruh komisi mempertimbangkan pengeluaran dengan kondisi penerimaan yang ada saat ini.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Pantas Nainggolan pun menjelaskan ada beberapa sektor pendapatan yang memang tidak bisa meningkat karena bentrok dengan aturan pemerintah pusat seperti kenaikan tarif parkir yang ditargetkan bisa 20% ternyata maksimal hanya bisa 10%.
Namun, menurut dia, di luar hal tersebut seharusnya Pemprov DKI bisa membuat rancangan APBD lebih baik agar tidak terjadi penurunan anggaran yang dapat berdampak pada implementasi program kepada masyarakat. Menurut dia, hal ini bakal menjadi catatan buruk bagi tim penganggaran Pemprov DKI.
"Ya tentu saja akan jadi catatan dalam rapat-rapat ke depan akan kami sampaikan. Karena bagaimana pun juga, program kepada warga sedikit banyak akan terdampak," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi membenarkan adanya penurunan potensi pendapatan yang akhirnya menyunat APBD DKI di rencana perubahan ini hingga Rp5 triliun.
"Itu yang paling besar (penurunan) dari Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Dari awalnya Rp8 triliun menjadi Rp4,2 triliun," jelasnya.
Pengurangan pendapatan lainnya juga berasal dari pendapatan pajak yakni Rp600 miliar. Michael mengatakan, Pendapatan Lain-lain Yang Sah berasal dari jasa giro dan bunga.
Awalnya kedua sektor pendapatan itu ditargetkan mencapai Rp900 miliar. Namun, ia mengatakan, dari realisasi tahun ini potensinya hanya sekitar Rp150 miliar.
"Karena bunga sedang turun. Giro juga sedang turun, sekarang 4,5%. Kalau kita mau Rp900 miliar minimal ada saldo mengendap Rp20 triliun. Kan tidak bisa. Itu kita sesuaikan," paparnya.
Ia menambahkan, hal ini kemungkinan terjadi karena eksekutif terlalu optimistis dalam memasang target realisasi pendapatan. Di sisi lain, untuk kepastian belanja yang dipangkas, ia masih menunggu pembahasan di komisi-komisi. "Penyesuaiannya nanti saat di komisi," imbuhnya. (Z-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved