Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran. Sejumlah warga di kawasan Menteng hingga Teuku Umar diketahui menerima bantuan sosial (bansos) tersebut.
Pramono Anung, mengatakan permasalahan pendataan adalah ini dari sengkarut penyaluran Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Lansia.
CALON Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung mengatakan akan turun langsung untuk memperbaiki langsung pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
KETUA DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menepis isu bantuan pendidikan KJP yang akan dihapus jika pasangan Ridwan Kamil-Suswono menang pada Pilkada Jakarta
Kepemilikan mobil dikategorikan sebagai keluarga mampu.
Siswa yang terdaftar KJP Plus akan mendapatkan subsidi pangan murah. Namun, pemilik kartu tersebut juga memenuhi salah satu dari 6 kriteria yang akan menerima bansos.
Penyesuaian ini memberikan kemudahan bagi para penerima KJP Plus untuk memanfaatkan dana yang diberikan.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengancam akan mencabut KJP siswa yang ikut tawuran.
Ratusan kartu tersebut merupakan jaminan dari para pembeli yang merupakan orang tua murid.
Agar tidak berat dalam mengeluarkan biaya pendidikan di sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyarankan agar para siswa penerima KJP mencicil biaya pendidikannya.
Dana rutin dapat dipergunakan mulai 1-3 setiap bulan. Dana berkala dapat mulai digunakan untuk belanja keperluan sekolah pada libur akhir semester.
Terkait temuan BPK pada penerima KJP Plus sebanyak 1.146 siswa yang sudah lulus sekolah, dana tersebut bukan termasuk kerugian negara. Sebab masih ada di rekening Disdik dan Bank DKI.
Padahal, masih banyak kalangan yang memerlukan subsidi tersebut. Misalnya siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan sanksi tegas bagi pelajar yang melakukan aksi tawuran.
PEJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik siswa atau pelajar di DKI yang kedapatan merokok wajib hukumnya dicabut.
PEMPROV DKI Jakarta merencanakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang terlibat aksi tawuran, hingga ketahuan menggunakan dana KJP untuk membeli rokok. Apa kata DPRD?
KJP Plus bukan untuk membeli rokok, melainkan untuk membeli keperluan sekolah seperti tas, baju, ikat pinggang, sepatu, dan buku.
Nilai anggaran pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2023 adalah Rp1,5 triliun, sedangkan nilai anggaran untuk mencairkan dana KJMU Tahap I Tahun 2023 adalah Rp134 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Pemprov DKI atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved