Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat pimpinan paripurna dengan mengumpulkan seluruh pejabat tinggi baik kepala dinas hingga ditektur utama badan usaha milik daerah (BUMD).
Salah satu yang dibahas adalah keputusan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah. Untuk Jakarta, pemerintah pusat memotong hingga Rp15 triliun.
"Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (6/10).
DPRD dan Pemprov DKI sejatiya telah merencanakan APBD pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni Rp95,35 triliun. Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.
Namun, dengan pemangkasan DBH (dana bagi hasil) dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, Pramono mengungkap proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun. "Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat, sudah lewat, sudah berakhir."
Oleh sebab itu, dia memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan. "Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus melakukan efisiensi. Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas," ujarnya.
Namun, Pramono menegaskan anak buahnya tak boleh mengganggu alokasi anggaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang tidak boleh dikurangi adalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) maupun KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), karena ini merupakan landasan kita semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu," tandasnya. (Far/P-2)
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
Pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Fraksi Golkar berpandangan, keberlanjutan KJP Plus dan KJMU tetap penting, tetapi kualitas program perlu ditingkatkan melalui empat langkah.
Penerima KJP Plus dan KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi.
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding Pelindo yang mengelola layanan terintegrasi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved