Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
"Transfer ke daerah hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp644,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp635,6 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dikutip dari Antara, Selasa (14/10).
Meski terjadi kenaikan pada penyaluran TKD, realisasi belanja daerah justru menunjukkan penurunan.
Belanja pegawai daerah tercatat sebesar Rp313,1 triliun tahun lalu, namun pada tahun ini turun menjadi Rp310,8 triliun. Begitu pula dengan belanja barang dan jasa, yang tahun lalu tercatat Rp219,7 triliun, kini hanya mencapai Rp196,6 triliun.
Sementara itu, belanja modal yang pada tahun lalu tercatat Rp84,7 triliun, mengalami penurunan signifikan menjadi Rp58,2 triliun. Belanja lainnya juga tercatat mengalami penurunan, dari Rp203,1 triliun tahun lalu menjadi Rp147,2 triliun pada tahun ini.
"Perubahan ini dipahami sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pada 2025 dan adanya pergantian pimpinan daerah. Namun, dengan tingginya transfer ke daerah, dana yang dialokasikan untuk pemerintah daerah menumpuk di perbankan," kata Suahasil.
Pada akhir Agustus 2025, saldo dana pemerintah daerah yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp233,1 triliun.
Kemenkeu pun mengimbau agar pemerintah daerah segera merealisasikan belanja daerah, terutama yang dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebagai informasi, berikut sebaran dana pemerintah daerah berdasarkan wilayah per Agustus 2025:
Kemenkeu mencatat penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun dan pertumbuhan negatif 0,7% akibat moderasi komoditas dan tekanan ekonomi semester I.
Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Menurut Mahyeldi, bencana yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah,
MESKIPUN dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur mendapat potongan Rp2,9 triliun, Pemprov Jatim tetap akan melaksanakan program-program prioritas yang sudah dirancang melalui APBD.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok sistem untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah (pemda).
Pemotongan TKD dari pemerintah pusat untuk Indramayu pada 2026 mendatang jumlahnya mencapai Rp240 miliar.
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved