Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun

DALAM periode 2020-2023 Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,12 triliun. Itu didapat dari pola kerja baru di masa pandemi covid-19 dan optimalisasi penggunaan anggaran di tiap program atau kegiatan instansi.

"Terjadi simplifikasi dan kita berkoordinasi erat dengan Menpan RB dengan berbagai langkah-langkah formulasi dan perbaikan birokrasi, kami mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,12 triliun melalui pola kerja baru," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (12/6).

Salah satu pola kerja baru yang diterapkan Kemenkeu ialah memanfaatkan digitalisasi atau otomasi proses bisnis. Selain menghemat anggaran, itu juga dianggap memberikan dampak positif pada produktivitas, efisiensi pelayanan, hingga optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga : Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar, Menkeu: Kita Pelajari

Hal itu turut mendorong perbaikan pada optimalisasi internal instansi berupa belanja birokrasi yang terkendali, mendukung peningkatan kualitas belanja, dan dapat menjadi contoh untuk diterapkan bagi Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun efisiensi anggaran itu berasal dari penghematan belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering sebesar Rp534,42 miliar. Lalu penghematan dari pembayaran belanja pegawai terpusat yang berdampak pada turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM sebesar Rp9,46 miliar.

Baca juga : Dengan Anggaran Kecil, Bapanas Harus Efektif dan Efisien untuk Program 2024

Kemudian implementasi ruang kerja masa depan yang menghemat anggaran sebesar Rp14,25 miliar; konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan TKDN dengan penghematan anggaran mencapai Rp140,83 miliar; digitalisasi yang berdampak pada penurunan biaya cetak dokumen sebesar Rp92,85 miliar.

Lalu pengadaan collaborative tools secara terpusat yang menghemat anggaran sebesar Rp290 miliar; kebijakan negative growth pegawai dari 82.468 pegawai menjadi 78.882 orang, turun 3.568 pegawai dan menghemat anggaran Rp902,69 miliar.

"Negatif growth artinya jumlah yang retire (pensiun) dibandingkan yang direkrut baru, itu lebih kecil yang direkrut. Sehingga total headcount-nya menurun. Ini karena kita mengantisipasi dengan dukungan teknologi dan peranan cara kerja baru. Kita lebih mementingkan kepada quality dan kompetensi dibandingkan jumlah," jelas Sri Mulyani.

Penghematan berikutnya didapat dari optimalisasi sarana dan prasarana mencapai Rp35,27 miliar; prioritasi pembentukan tim yang berdampak pada efisiensi honorarium sebesar Rp15,35 miliar; optimalisasi penanganan pandemi sebesar Rp84,19 miliar; dan standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif mampu menghemat anggaran Rp4,44 miliar.

"Penguatan kelembagaan kita terus lakukan, penguatan budaya kerja dan transformasi digital di mana sedapat mungkin teknologi digital mampu untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi kemungkinan interaksi yang bisa berujung kepada masalah," jelas Sri Mulyani. (Z-4)