Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal melihat lebih dalam dan detail mengenai tagihan utang Rp800 miliar yang dilayangkan oleh pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. Sebab itu berkaitan dengan keuangan negara dan perlu dipelajari lebih lanjut.
"Ini sesuatu yang memang secara keuangan negara buat kita adalah suatu yang perlu untuk kita pelajari betul secara teliti," ujarnya kepada pewarta di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/6).
Menurut Sri Mulyani, penting bagi tiap pihak melihat persoalan tersebut secara menyeluruh. Pasalnya, itu tak terlepas dari permasalahan lampau terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca juga : Lesu Darah Satgas BLBI
Dalam BLBI terdapat prinsip-prinsip mengenai afiliasi dan kewajiban pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank penerima dana BLBI saat itu.
"Memang ada proses hukum pengadilan dalam hal ini. Namun di sisi lain juga Satgas BLBI di mana Pak Mahfud (Menko Polhukam) sebagai ketua tim pengarah, kita masih punya tagihan yang cukup signifikan, termasuk kepada pihak-pihak yang terafiliasi Bank Yama yang dimiliki Bu Siti Hardijanti Rukmana," jelas Sri Mulyani.
Baca juga : Kondisi Utang Indonesia Perlu Diwaspadai
"Jadi berbagai adanya perhubungan di antara mereka ini lah yang menjadi fokus dari kita mengenai kewajiban negara. Jangan sampai negara yang sudah membiayai bail out dari bank-bank yang ditutup, dan sekarang masih dituntut lagi membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi," sambungnya.
Hal itu menurutnya justru akan berlawanan dengan upaya pemerintah saat ini untuk mengejar dana BLBI melalui Satgas. Apalagi dari target Rp110 triliun dana yang harus dikejar, Satgas BLBI baru bisa mengumpulkan sekitar Rp30 triliun.
"Kita menghormati tetap di satu sisi berbagai proses hukum, tapi juga kita melihat kepentingan negara dan kepentingan dari keuangan negara terutama karena ini menyangkut hal yang sudah sangat lama dan di dalam satgas BLBI kita harapkan untuk dibahas lebih detail," tutur Sri Mulyani.
Diketahui, pengusaha Jusuf Hamka menuntut pemerintah untuk membayarkan utang yang disebut menjadi haknya. Itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang urung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Jusuf kemudian mengajukan gugatan dan menang di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. Dari situ, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2% per bulan. Ia juga mengaku sudah bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020 untuk menagih pembayaran utang. Namun, akunya, DJKN sulit dihubungi dengan dalih sedang melakukan verifikasi di Kemenko Polhukam. (Z-4)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Ia turut mendoakan secara tulus dan khusyuk untuk pemulihan dan kesembuhan David.
Sri Mulyani juga mendorong agar Dirjen Pajak memberikan keterangan dan penjelasan mengenai sumber harta kekayaannya.
PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan mengganti menteri keuangan(menkeu) kabinetnya, setelah berminggu-minggu terjadi gejolak ekonomi.
Penetapan pagu harga dapat menjadi cara mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS tetapi juga dunia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap wafatnya Raisi tidak berdampak pada situasi global. Khususnya melonjakkan harga minyak.
Starmer pada Jumat (5/7) menunjuk Rachel Reeves sebagai menteri keuangan, wanita pertama yang memegang jabatan tersebut dalam sejarah Inggris
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved