Purbaya Pastikan Pemulihan Bencana Sumatra Dikebut, Rp10,6 Triliun Segera Cair!

PEMERINTAH resmi menggelontorkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dengan tambahan anggaran ini, persoalan dana tidak boleh lagi menjadi penghambat rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.

Keputusan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Rabu (18/2).

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Purbaya.

Baca juga : Purbaya Rela Defisit di Tepi Jurang demi Dorong Perekonomian

Tambahan dana itu akan dibagi kepada 67 pemerintah daerah di tiga provinsi. Sebanyak 47 daerah merupakan wilayah terdampak langsung banjir dan longsor, sementara 20 daerah lain tetap menerima tambahan lantaran sebelumnya mengalami penurunan alokasi TKD.

Komponen anggaran mencakup penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta Dana Otonomi Khusus untuk Aceh. Skema ini menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada stabilitas fiskal daerah.

Transfer Sudah Naik 30%, Kas Daerah Masih Tebal

Purbaya membeberkan, hingga 17 Februari 2026 Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp13 triliun TKD ke tiga provinsi terdampak. Angka ini melonjak sekitar 30% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp10,78 triliun.

Baca juga : Anggaran Kapal Disebut sudah Cair, KKP Ungkap Faktanya!

“Dibandingkan dengan tahun lalu pada tanggal yang sama hanya Rp10,78 triliun. Jadi lebih besar sudah 30%,” tegasnya.

Tak hanya itu, kondisi kas daerah juga dinilai cukup kuat. Aceh tercatat memiliki kas Rp3,5 triliun, Sumatra Utara Rp4,5 triliun, dan Sumatra Barat Rp1,8 triliun. Total kas yang tersedia mencapai Rp9,9 triliun.

“Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa percepatan pemulihan kini sangat bergantung pada eksekusi pemerintah daerah, bukan lagi pada ketersediaan dana pusat.

Dikebut, Cair Bertahap Tiga Bulan

Tambahan TKD Rp10,648 triliun itu saat ini masih dalam proses pergeseran anggaran dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pemerintah menargetkan revisi rampung paling lambat 28 Februari agar penyaluran bisa segera dilakukan dengan persyaratan minimal.

Penyaluran dilakukan bertahap selama tiga bulan, Februari 40%, Maret 30%, dan April 30%. Pada pekan keempat Februari saja, dana yang mengalir diperkirakan mencapai Rp4,2 triliun.

“Yang disetujui adalah Rp10,648 triliun sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden,” kata Purbaya. (Z-10)