Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat yang memastikan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana tidak dipotong, termasuk bagi Sumbar.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan tersebut, dinilainya sangat membantu daerah dalam menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu.
Menurutnya, kebijakan tidak memotong TKD bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran akibat bencana.
“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pascabencana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Keuangan atas perhatian dan dukungan nyatanya terhadap daerah terdampak bencana,” kata Gubernur Mahyeldi, Rabu (17/12).
Menurut Mahyeldi, bencana yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi terus meningkat.
“Dengan kemampuan APBD yang terbatas, daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, dukungan APBN menjadi sangat penting agar pemulihan bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wawan menegaskan LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
MESKIPUN dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur mendapat potongan Rp2,9 triliun, Pemprov Jatim tetap akan melaksanakan program-program prioritas yang sudah dirancang melalui APBD.Â
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok sistem untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah (pemda).
Pemotongan TKD dari pemerintah pusat untuk Indramayu pada 2026 mendatang jumlahnya mencapai Rp240 miliar.
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved