Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKIPUN dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur mendapat potongan Rp2,9 triliun, Pemprov Jatim tetap akan melaksanakan program-program prioritas yang sudah dirancang melalui APBD.
"Meski terjadi pengurangan TKD sekitar Rp2,8 triliun dari Rp4,9 triliun tahun lalu menjadi Rp2,1 triliun tahun ini Pemprov Jatim yakin tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono di Surabaya, Kamis (13/11).
Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim masih memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp215 miliar. Dana tambahan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib, terutama belanja pegawai dan program prioritas daerah.
“Kita masih bisa meningkatkan pendapatan kita sekitar Rp215 miliar, dan itu digunakan pertama untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai. Kedua, kita tetap memprioritaskan program prioritas, terutama yang mendukung program nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi akan dilakukan pada belanja tugas dan fungsi (tusi), namun target-target prioritas Gubernur Jawa Timur tetap menjadi fokus utama.
“Insya Allah, program-program prioritas tetap bisa dilaksanakan. Efisiensi dilakukan pada kegiatan Tusi, tapi yang paling penting target prioritas Ibu Gubernur tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), fokus utama Pemprov Jatim tetap diarahkan pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan sosial.
Adhy juga menyampaikan bahwa alokasi untuk sektor infrastruktur akan mengalami sedikit penyesuaian.
"Yang agak berkurang sedikit adalah infrastruktur. Tapi yang paling utama adalah bagaimana sistem pelayanan publik bisa berjalan optimal,” ujarnya. (FL/E-4)
Kementerian Keuangan memastikan telah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga wilayah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Menurut Mahyeldi, bencana yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah,
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok sistem untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah (pemda).
Pemotongan TKD dari pemerintah pusat untuk Indramayu pada 2026 mendatang jumlahnya mencapai Rp240 miliar.
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved