Pramono : Penerima KJP Tetap Terima Bantuan Terdaftar di Sekolah Rakyat

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat. 

Sekolah gratis yang digagas Presiden Prabowo, kata dia, berkonsep asrama untuk anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem.

"KJP-nya enggak (dicabut). Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan," kata Pramono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6).

Baca juga : Pramono Anung Janji Perbaiki Pendataan KJP

Menurut Pramono, manfaat bantuan yang didapat dari penerima KJP, ditegaskan Pramono, bukan hanya berupa dana pendidikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah. 

Para siswa pemegang KJP juga mendapat bantuan sosial (bansos) lainnya seperti sembako murah.

"Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu," tutur Pramono.

Baca juga : Pramono Janji Bakal Perbaiki Data Penerima KJP

Lebih lanjut, Politisi PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jakarta. Pramono siap menyiapkan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat.

"Kalau untuk Jakarta, enggak jadi masalah," tuturnya.

Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan berkarakter untuk memutus mata rantai kemiskinan.  Dalam skema pengentasan kemiskinan ini, orangtua siswa juga dilibatkan. Mereka akan mendapat program pemberdayaan dan rumahnya yang tak layak huni bakal diperbaiki.   

Proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat tidak melibatkan tes akademik, melainkan melalui verifikasi administratif dan pemeriksaan kesehatan. 

Meski tidak ada tes administrasi tapi dalam proses pembelajaran Sekolah Rakyat akan ada pencarian bakat siswa.

Proses rekrutmen siswa juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS. 

Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk, yaitu anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

Untuk tahap pertama sekolah rakyat dijadwalkan diluncurkan pada tahun ajaran baru mendatang. Disiapkan sekolah di 100 titik untuk sebanyak 9.755 siswa. Dalam perencanaan, seluruh siswa tahap pertama memulai masa orientasi pada 14 Juli 2025 dan langsung tinggal di asrama. (H-4)