Golkar Minta Pemprov Perkuat Pemerataan Pendidikan Berkualitas

FRAKSI Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2026 yang mencapai Rp21,48 triliun atau hampir 25% dari total belanja daerah. 

Kendati sudah melampaui kewajiban 20% sesuai amanat konstitusi, Golkar menilai hal terpenting adalah memastikan anggaran sebesar itu benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan warga Jakarta.

“Pendidikan adalah kunci masa depan Jakarta. Pertanyaan besarnya, apakah anggaran besar ini sudah menjawab persoalan pemerataan dan kualitas?” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab Sadri, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Selasa (9/9).

Baca juga : BPK Sebut Rp197 Miliar Dana KJP Belum Disalurkan, Ini Penjelasan Disdik DKI

Sardy menyebut, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) memang terbukti membantu. Tahun lalu, lebih dari 800 ribu siswa dan 20 ribu mahasiswa menjadi penerima manfaat. 

Banyak anak yang tadinya terancam putus sekolah akhirnya bisa melanjutkan pendidikan. Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi.

“Ketepatan sasaran masih dipertanyakan. Ada laporan penerima KJP yang sebenarnya berasal dari keluarga cukup mampu. Pemanfaatan dana juga kadang tidak sesuai kebutuhan pendidikan, bahkan untuk konsumsi non-edukatif. Di sisi lain, sekolah swasta kecil dan menengah yang banyak menampung anak keluarga sederhana belum mendapat subsidi memadai,” jelasnya.

Baca juga : DKI Raja Tega Sunat Anggaran Pendidikan

Fraksi Golkar berpandangan, keberlanjutan KJP Plus dan KJMU tetap penting, tetapi kualitas program perlu ditingkatkan melalui empat langkah. 

Pertama, penyempurnaan basis data penerima manfaat dengan integrasi Dukcapil, DTKS, dan data pendidikan agar penerima benar-benar tepat sasaran. 

Kedua, pemberian subsidi operasional kepada sekolah swasta kecil-menengah yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, dukungan digitalisasi pendidikan dengan memperluas pemanfaatan dana KJP/KJMU untuk membeli perangkat digital dan akses internet. Keempat, peningkatan mutu guru karena kualitas pendidikan tidak cukup hanya ditopang bantuan siswa, tetapi juga pengajar yang profesional.

“Golkar berpandangan, APBD harus memastikan pendidikan di Jakarta tidak hanya gratis atau terjangkau, tetapi juga merata dan berkualitas. Ini investasi masa depan Jakarta,” tegas Sardy. (Far/P-3)