Subsidi TransJakarta Dipangkas Rp1,1 Triliun, Layanan Terancam Jika APBD Perubahan tak Disetujui

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski tarif dipastikan tak naik, ancaman terhadap keberlangsungan layanan mengemuka jika tambahan anggaran tak disetujui dalam APBD Perubahan.

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Pergub DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026. Dalam regulasi itu, APBD Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun tajam dari Rp91,86 triliun pada 2025. Penurunan ini dipicu berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, mengungkapkan bahwa dampak langsung dari pengetatan fiskal tersebut adalah pemangkasan subsidi transportasi, khususnya Transjakarta.

Baca juga : Revitalisasi Ruang Publik tak Seluruhnya Lewat APBD

“Subsidi Transjakarta di APBD 2026 disepakati Rp3,7 triliun, padahal kebutuhan idealnya mencapai Rp4,8 triliun jika layanan ingin sama seperti 2025. Artinya, ada kekurangan sekitar Rp1,1 triliun,” ujar Nirwono, Jumat (9/1).

Pada 2025, subsidi Transjakarta masih berada di angka Rp4,1 triliun. Pemangkasan tahun ini membuat ruang fiskal Transjakarta semakin sempit, terutama untuk menjaga frekuensi armada, jam operasional, dan kualitas layanan.

Subsidi Akan Ditambah, Tapi Menunggu APBD Perubahan

Pemprov DKI mengakui, tanpa tambahan anggaran, layanan Transjakarta berpotensi terganggu bahkan terhenti sebelum akhir 2026. Karena itu, Pemprov dan DPRD sepakat menutup kekurangan subsidi melalui APBD Perubahan yang dijadwalkan Mei-Juni 2026.

Baca juga : 15 Golongan yang Bisa Naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta Gratis, Termasuk ASN

“Kalau tidak ditambah, layanan bisa saja berhenti. Maka penambahan subsidi pasti dilakukan demi kepastian layanan sampai akhir tahun,” tegas Nirwono.

Untuk menutup celah anggaran tersebut, Pemprov akan melakukan relokasi anggaran dari program lain yang dinilai belum menjadi prioritas utama.

“Bukan berarti tidak penting, tapi masih bisa ditunda. Anggaran itu akan dialihkan demi menjaga layanan transportasi publik,” katanya.

Pemprov juga menjamin Standar Pelayanan Minimal (SPM) Transjakarta tidak akan lebih rendah dibandingkan 2025. Bahkan, bila ruang fiskal memungkinkan, peningkatan layanan akan dilakukan secara bertahap.

Tarif Tetap Rp3.500, Subsidi per Penumpang Tembus Rp11.500

Di tengah pemangkasan subsidi, isu kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Namun Pemprov DKI memastikan tarif tetap Rp3.500 per perjalanan.

Nirwono menjelaskan, tarif tersebut jauh dari harga keekonomian. Setiap penumpang Transjakarta saat ini disubsidi sekitar Rp11.500 oleh Pemprov DKI.

“Kalau tarif disimulasikan naik menjadi Rp5.000, subsidi memang berkurang, tapi tetap besar. Tujuannya agar beban subsidi tidak terlalu berat,” jelasnya.

Meski begitu, opsi kenaikan tarif belum akan ditempuh, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.

“Secara teknis, sampai sekarang tidak ada rencana kenaikan tarif. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama,” kata Nirwono.

Ia menambahkan, kemungkinan dukungan tambahan dari pemerintah pusat masih dalam tahap kajian antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI.

Dengan APBD yang menyusut, Transjakarta kini berada di persimpangan: tarif tetap murah, tetapi keberlanjutan layanan bergantung pada keputusan politik di APBD Perubahan. Bagi warga Jakarta, transportasi publik murah masih dijaga, setidaknya untuk saat ini. (Z-10)