Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk perubahan APBD 2023, Senin (4/9). Dokumen itu ditandatangani Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan unsur pimpinan DPRD DKI dalam rapat paripurna pada Senin (4/9).
Dalam rancangan KUPA-PPAS, besaran perubahan APBD DKI tahun 2023 telah dibahas dan disepakati Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp78,7 triliun.
Rancangan perubahan APBD 2023 ini turun sekitar Rp5 triliun bila dibandingkan dengan APBD murni 2023 yakni Rp83,7 triliun.
Baca juga: Heru Minta Wali Kota Hingga Lurah Pastikan tak Ada Warga Bakar Sampah Sembarangan
"Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menyebutkan, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama, ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," ujar Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, merinci rancangan anggaran perubahan APBD 2023 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp69,8 triliun dan penerimaan pembiayaan total Rp8,8 triliun.
Baca juga: Heru: Water Mist dari Gedung Jangan Pakai Air PAM
“Pendapatan daerah itu ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp48,2 triliun, pendapatan transfer Rp19,5 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah total Rp1,9 triliun," kata Michael.
"Sedangkan penerimaan pembiayaan itu dari SiLPA besarnya Rp8,6 triliun, pinjaman daerah senilai Rp295 miliar, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta," jelasnya. (Ssr/Z-7)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved