Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk perubahan APBD 2023, Senin (4/9). Dokumen itu ditandatangani Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan unsur pimpinan DPRD DKI dalam rapat paripurna pada Senin (4/9).
Dalam rancangan KUPA-PPAS, besaran perubahan APBD DKI tahun 2023 telah dibahas dan disepakati Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp78,7 triliun.
Rancangan perubahan APBD 2023 ini turun sekitar Rp5 triliun bila dibandingkan dengan APBD murni 2023 yakni Rp83,7 triliun.
Baca juga: Heru Minta Wali Kota Hingga Lurah Pastikan tak Ada Warga Bakar Sampah Sembarangan
"Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menyebutkan, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama, ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," ujar Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, merinci rancangan anggaran perubahan APBD 2023 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp69,8 triliun dan penerimaan pembiayaan total Rp8,8 triliun.
Baca juga: Heru: Water Mist dari Gedung Jangan Pakai Air PAM
“Pendapatan daerah itu ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp48,2 triliun, pendapatan transfer Rp19,5 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah total Rp1,9 triliun," kata Michael.
"Sedangkan penerimaan pembiayaan itu dari SiLPA besarnya Rp8,6 triliun, pinjaman daerah senilai Rp295 miliar, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta," jelasnya. (Ssr/Z-7)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved