Berita Terbaru Dprd Dki Jakarta Hari Ini

DPRD Minta Parkir di Jakarta Tidak Boleh Bayar Tunai

WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.

Masyarakat Betawi Minta Pemprov DKI Segera Realisasi Perda Lembaga Adat

Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta. 

BUMD Parkir Bisa Jadi Bancakan Politik, DPRD DKI: Fokus Tutup Kebocoran PAD

Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.

Pansus DPRD DKI: Denda Merokok masih belum Ditetapkan

Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor. 

Kalah Jauh dari Surabaya, DPRD: Sistem Perparkiran di Jakarta tidak Ada Asuransi

DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.

100 Hari Pramono-Rano, DPRD: Banyak Warga tak Tahu Program Gubernur

Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung. 

Wagub Rano Berharap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disetujui DPRD

Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.

Polisi Diminta Bebaskan Mahasiswa Trisakti yang Teribat Aksi depan Balai Kota DKI Jakarta

Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.

Cegah Potensi Kerugian Daerah, Pembentukan BUMD Parkir Jakarta Jadi Solusi

Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.

DPRD DKI Soroti Kebocoran Dana Parkir, Usul UP Perparkiran Dibubarkan

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Mandek, DPRD DKI Bentuk Pansus

(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta  mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta  akhirnya membentuk pansus

Inspiratif di Ranah Politik, Musik dan Bisnis, Artis Bebizie Raih Women's Inspiration Awards 2025

Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.

Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Gunakan Dana Hibah

Untuk uji coba kali ini, DPRD juga telah menyiapkan anggaran untuk program tersebut.

DPRD DKI Jakarta Dukung Penuh Pemutihan Ijazah

DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program tersebut dari sisi penganggaran. Termasuk alokasi dana untuk penebusan ijazah siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

Kurangi Macet, Jam Operasional Truk Kontainer Harus Diatur

Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,

Tingkatkan Layanan Sebelum Wajibkan ASN Naik Transportasi Umum

Ia mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu perlu diapresiasi.

Jakarta Harus Tingkatkan Kualitas Layanan Transportasi Umum

Evaluasi dan data-data seperti ini harus dibuka secara transparan agar publik dapat memahami urgensinya.

Terima Aduan Masyarakat, Anggota DPRD DKI Tinjau Jalan Rusak di Flyover Grogol Minta Langsung Diperbaiki

ANGGOTA Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meninjau jalan rusak di Jembatan Layang (flyover) Grogol Jalan S Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Polda Metro Terima Laporan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai Honorer DPRD DKI Jakarta

POLDA Metro Jaya telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum tenaga honorer terhadap rekan kerjanya di lingkungan DPRD DKI Jakarta.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Sudah Usang, Butuh Revisi

Elva mengatakan bahwa revisi tersebut diperlukan karena UU 12/2022 mengenai TPKS mengatur berbagai hal, seperti pelecehan nonfisik, pemaksaan perkawinan.

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting