Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun atau tepatnya Rp95.351.054.224.324.
Kesepakatan itu diambil setelah lima komisi DPRD membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD 2026 selama lima hari, sejak Selasa (5/8) hingga Senin (11/8).
Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan besaran angka tersebut telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/8).
Khoirudin mengapresiasi capaian inflasi DKI Jakarta yang masih di bawah rata-rata nasional, menunjukkan pertumbuhan ekonomi ibu kota lebih baik dibandingkan nasional.
“Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” jelas Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.
Ia menegaskan, Pemprov DKI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Rapimgab yang berlangsung hingga larut malam itu pun akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama.
“Kami bahagia akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” pungkas dia. (P-4)
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan Rp74,2 triliun.
Revisi anggaran dari Rp95 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun seharusnya dijadikan dasar untuk memperkuat efisiensi birokrasi dan fokus pada program prioritas publik.
Jakarta memiliki kemampuan fiskal yang kuat sehingga seharusnya tidak bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
DPRD DKI mendapat info pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved