Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta diminta untuk meninjau ulang seluruh penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan bahwa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menemukan ada penghuni Rusunawa yang memiliki lima unit angkot Jaklingko.
"Terkait tunggakan Rusunawa yang mencapai Rp95,5 miliar, temuan bahwa beberapa penghuni memiliki angkot Jaklingko memang menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi ekonomi mereka," ujar Wibi melalui keterangannya dikutip Sabtu (15/2).
Politisi Partai NasDem itu ingin bantuan Program Perumahan itu tepat sasaran. "Hal ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah tunggakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan dan kebijakan yang diberikan tepat sasaran," tandas dia.
Ia juga mendesak Pemprov DKI mengevaluasi secara menyeluruh. Sehingga, kata dia, ada solusi yang adil untuk warga.
Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI sebelumnya menemukan ada warga yang tinggal di salah satu rumah susun sewa (Rusunawa) memiliki 5 unit angkot Jaklingko.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa. "Kayak kemarin, mohon maaf ada di rusun mana, begitu dicek, dia punya Jaklingko sampai 5 unit. Oh nggak mungkin bisa diperpanjang. Masyarakat umum harus keluar," kata Meli beberapa waktu lalu. (Far/P-2)
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved