Rentetan Insiden Trans-Jakarta Harus Jadi Cambuk Perbaikan Standar Layanan

KOMISI B DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa insiden kecelakaan yang melibatkan armada Trans-Jakarta di Koridor 13 (Puri Beta-Petukangan) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Keselamatan pelanggan menjadi aspek krusial yang tidak boleh dikompromikan oleh pengelola transportasi publik tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan insiden yang melibatkan operator BMP 263 dan MYS 17100 di ruas Swadarma arah Cipulir pada Senin (23/2) lalu merupakan alarm keras bagi manajemen.

"Insiden tersebut harus menjadi cambuk bagi Trans-Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas Nova saat memimpin rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 di Jakarta, Rabu (4/3).

Baca juga : Komisi B DPRD DKI Jakarta Desak Optimalisasi Teknologi Pengawasan Pascakecelakaan Transjakarta

Prioritas Keselamatan Jutaan Warga
Nova mengingatkan bahwa Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota. Standar pengamanan dan operasional wajib diperketat seiring dengan tingginya jumlah pengguna harian.

"Trans-Jakarta membawa sekitar 1,3 juta penumpang setiap hari sehingga aspek keselamatan harus benar-benar ditingkatkan," ujarnya.

Pihak legislatif menyoroti beberapa poin krusial, mulai dari kondisi fisik pengemudi hingga efektivitas pengawasan teknologi di lapangan. "Kami juga menanyakan apakah sistem pengawasan melalui Command Center sudah berjalan optimal atau belum," imbuh Nova.

Baca juga : Komisi B DPRD DKI Minta Evaluasi Matang Penyesuaian Tarif Transjakarta

Respons Pemerintah Provinsi
Menanggapi desakan tersebut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Eli Suharini Eliawati, memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan langkah introspeksi cepat.

“Dengan adanya insiden kemarin, gubernur sudah memberikan arahan kepada kami dan hal itu menjadi bahan introspeksi bagi Trans-Jakarta dan jajarannya,” kata Eli.

Selain meninjau potensi human error, Pemprov DKI kini tengah membedah variabel teknis yang berpotensi menjadi pemicu kecelakaan. Hal ini mencakup kelaikan armada hingga kesejahteraan pramudi.

"Kami juga melihat faktor umur kendaraan, fasilitas istirahat pengemudi, serta pengaturan jam kerja yang menjadi perhatian," pungkas Eli.

Komisi B DPRD DKI Jakarta berkomitmen akan terus mengawal proses evaluasi ini melalui rapat kerja lanjutan bersama jajaran BUMD terkait guna memastikan standar keselamatan transportasi publik di Jakarta tetap berada pada level tertinggi. (Ant/P-2)