Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengingatkan sekolah negeri agar tidak mewajibkan siswa membeli seragam dan atribut di koperasi sekolah. Menurutnya, aturan semacam itu berpotensi memberatkan, terutama bagi orang tua dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Saya harap ini tidak boleh diwajibkan, kalau sukarela silahkan,” ujar Aziz dikutip laman resmi DPRD DKI, Jumat (8/8).
Ia mencontohkan, banyak siswa yang masih bisa menggunakan seragam bekas kakak atau saudaranya.
“Tapi kalau yang gak mau beli karena sudah punya dari kakaknya atau dari saudaranya, itu tidak boleh dipaksa,” tutur dia.
Aziz mengaku kerap menerima keluhan dari orangtua yang kesulitan membayar seragam baru, padahal mereka memiliki seragam layak pakai dari kerabat. “Biarkan orangtua memilih untuk membeli dimanapun dengan harga yang lebih murah,” tambah dia.
Larangan penjualan seragam oleh pihak sekolah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 181 dan 198. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, Pasal 13, yang melarang sekolah mewajibkan pembelian seragam baru, baik pada penerimaan siswa baru maupun kenaikan kelas.
Aziz meminta Dinas Pendidikan DKI segera mengeluarkan surat edaran agar tidak ada lagi oknum sekolah yang memaksakan pembelian seragam di koperasi.
“Tujuan kita menggratiskan sekolah agar semua anak, terutama yang menengah ke bawah bisa menjalankan kewajibannya untuk sekolah tanpa ada faktor-faktor yang memberatkan,” pungkas Abdul Aziz.
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan, operator parkir yang tidak memiliki izin resmi atau parkir ilegal harus segera ditindak tegas.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prioritas 2025 dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemanfaatan kolong flyover sebagai ruang publik dapat menjadi solusi untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tengah padatnya Jakarta.
LEGISLATOR DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya tingkat minat membaca di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu daripada wilayah lain di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memikirkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat membuat rencana pembangunan RS Royal Batavia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved