Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI D DPRD DKI mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan APBD DKI Tahun 2024 mencapai lebih dari Rp2 triliun.
"Alokasi anggaran penanganan banjir itu tersebar untuk berbagai kegiatan. Termasuk, pengurasan saluran mikro maupun anggaran serupa di tingkat suku dinas," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam keterangannya, Selasa (31/10) .
Lanjut Ida, pihaknya juga telah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta terkait prioritas penanganan banjir difokuskan pada normalisasi Kali Ciliwung.
Baca juga : Heru Budi Berharap Jakarta Tidak Banjir di Musim Hujan
"Selain pengurasan, normalisasi Kali Cilwung juga menjadi prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2024," tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan untuk pembangunan waduk dan embung.
Baca juga : LRT Fase 1B Diharapkan Tekan Kemacetan Hingga Polusi
"Dinas SDA DKI tidak perlu membeli lahan, tapi dapat memanfaatkan lahan milik OPD lain untuk membuat waduk atau embung," tandasnya. (Z-4)
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
RIBUAN warga antusias memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dalam perayaan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta, Minggu (22/6).
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
Sebanyak 29 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Rabu (18/6) dini hari.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved