Dana Milik Pemda Mengendap di Bank Ekonom UGM Minta Pemerintah Bukan sekadar Mengejar Serapan Anggaran

MENTERI Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini menyoroti tingginya dana milik pemerintah daerah yang masih mengendap di bank dan kas daerah, sementara perekonomian nasional membutuhkan dorongan belanja untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) setiap tahun tercatat menumpuk dalam jumlah triliunan rupiah, menunjukkan masih rendahnya efektivitas penyaluran belanja pemerintah daerah ke sektor produktif yang menyentuh masyarakat.

Pemerintah pusat saat ini sedang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global. Karena itu, belanja daerah diharapkan dapat lebih cepat terealisasi untuk memperkuat aktivitas usaha dan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang utama PDB Indonesia.

Menanggapi kondisi dana pemda mengendap di perbankan ini, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E.,menjelaskan bahwa fenomena dana mengendap bukan sepenuhnya baru dan perlu dilihat secara runtut dalam pola tahunannya. 

Baca juga : APBD Mengendap, Legislator Dorong Strategi Akselerasi Anggaran Awal Tahun

“Kita perlu cermati data series-nya. Jika memang berpola, maka itu adalah siklus transfer ke daerah dan belanjanya. Berbagai proyek sering kali polanya seperti huruf S sesuai dengan termin pembayarannya,” tuturnya, Jumat (24/10) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Dikatakan percepatan realisasi belanja tidak hanya penting dari sisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.“Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Kalau dibelanjakan sesuai peruntukannya, maka efek penggandanya akan bergerak ke sektor-sektor lain,” ungkapnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang cepat saja tidak cukup. Sebab, untuk mewujudkan berbagai capaian pembangunan yang diharapkan, anggaran belanja merupakan syarat penting. Namun itu saja tidak cukup. 

“Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi publik,” tegasnya. Dengan mendorong percepatan realisasi belanja daerah yang efektif dan strategis, pemerintah diharapkan mampu memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. (H-2)