Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PJ GUBERNUR DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran (TA) 2022 terealisasi 86,5%. Hal itu disampaikan Heru dalam menyampaikan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) DKI Jakarta TA 2022, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7).
"Rancangan pendapatan daerah 2022 ditargetkan sebesar Rp77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50%" ujar Heru.
Dia menambahkan, jumlah itu berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai total Rp45,60 triliun. Setara 81,94% dari target yang ditetapkan yakni Rp55,66 triliun.
Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PAN Protes tidak Dapat Password untuk Akses e-Budgeting APBD DKI
Selain itu, terdapat pendapatan transfer yang realisasinya mencapai Rp18,86 triliun atau 109,94 peran dari target Rp17,22 triliun.
"Dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp2,82 triliun atau 57,49% dari target Rp4,90 triliun," kata Heru.
Baca juga: BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, Kamis (20/7). Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani. (Z-10)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Michael Rolandi menyampaikan, Pemprov DKI memahami sepenuhnya perhatian Kementerian Keuangan terhadap saldo kas daerah di perbankan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki kualitas belanja daerah yang dianggap masih belum optimal.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved