Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PJ GUBERNUR DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran (TA) 2022 terealisasi 86,5%. Hal itu disampaikan Heru dalam menyampaikan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) DKI Jakarta TA 2022, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7).
"Rancangan pendapatan daerah 2022 ditargetkan sebesar Rp77,79 triliun, dan terealisasi 67,29 triliun atau 86,50%" ujar Heru.
Dia menambahkan, jumlah itu berasal dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai total Rp45,60 triliun. Setara 81,94% dari target yang ditetapkan yakni Rp55,66 triliun.
Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PAN Protes tidak Dapat Password untuk Akses e-Budgeting APBD DKI
Selain itu, terdapat pendapatan transfer yang realisasinya mencapai Rp18,86 triliun atau 109,94 peran dari target Rp17,22 triliun.
"Dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi Rp2,82 triliun atau 57,49% dari target Rp4,90 triliun," kata Heru.
Baca juga: BPK dan KPK Diminta Turun Tangan Periksa Dugaan Anggaran Gaib APBD DKI
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna terkait pertanggungjawaban pelaksaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, Kamis (20/7). Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani. (Z-10)
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Pendapatan wilayah Sulawesi Tengah cukup tinggi, yakni sudah 81% dari target APBD. Sementara itu, belanja daerah hingga saat ini baru mencapai 44%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved