Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RAPAT Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2022 pada Kamis (20/7) diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Salah satu interupsi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyampaikan pidato pembuka rapat.
Bambang mengungkapkan, anggota dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Namun, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Akhirnya, para legislator tidak memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.
"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," ujar Bambang, di ruang sidang, Kamis (20/7).
Baca juga: Dukung Pemilu Serentak, DPRD DKI Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana
"Padahal di pemda-pemda yang lain misal di Bogor, Bandung, Cirebon dan di Tegal juga mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," lanjutnya.
Menurut Bambang, pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota dewan, selalu disampaikan dalam setiap pembahasan APBD DKI Jakarta.
Baca juga: DPRD Minta Retribusi Rusun Dibebaskan Hingga 2024, Ini Respons Heru
Meski begitu, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD DKI yang sedang berlangsung.
"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik supaya memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi tidak pernah direalisasikan," ungkapnya.
Setelah Bambang menyampaikan hal itu, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan paparan (P2APBD) DKI Jakarta TA 2022 oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Ssr/Z-7)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved