Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RAPAT Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2022 pada Kamis (20/7) diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Salah satu interupsi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyampaikan pidato pembuka rapat.
Bambang mengungkapkan, anggota dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Namun, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Akhirnya, para legislator tidak memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.
"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," ujar Bambang, di ruang sidang, Kamis (20/7).
Baca juga: Dukung Pemilu Serentak, DPRD DKI Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana
"Padahal di pemda-pemda yang lain misal di Bogor, Bandung, Cirebon dan di Tegal juga mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," lanjutnya.
Menurut Bambang, pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota dewan, selalu disampaikan dalam setiap pembahasan APBD DKI Jakarta.
Baca juga: DPRD Minta Retribusi Rusun Dibebaskan Hingga 2024, Ini Respons Heru
Meski begitu, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD DKI yang sedang berlangsung.
"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik supaya memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi tidak pernah direalisasikan," ungkapnya.
Setelah Bambang menyampaikan hal itu, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan paparan (P2APBD) DKI Jakarta TA 2022 oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Ssr/Z-7)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Baleg DPR RI sepakat membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke rapat paripurna (rapur).
Angota Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin membenarkan ada undangan rapat paripurna yang akan digelar besok, Kamis (2/8) yang akan mengesahkan RUU Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved