Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya mengakomodir sarana dan prasarana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, sarana yang paling penting untuk segera dipastikan kesiapan dan kelayakan, adalah tempat atau lokasi untuk penyimpanan kotak suara.
“Terutama untuk yang tadi masalah kotak suara dan lain-lain itu kan sangat krusial ya, sangat penting bagi semua. Mungkin nanti boleh diinformasikan GOR yang mau digunakan tuh mana saja,” ujarnya Kamis (20/7).
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Serahkan Hadiah kepada Pemenang Lomba PRJ
Senada, Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta untuk sosialisasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) untuk penyediaan jaringan internet, serta Walikota untuk menyiapkan tempat penyimpanan kotak suara demi menunjang kinerja KPU DKI Jakarta.
“Sarana prasarana Insyaallah kami sudah bahas pada tahap yang lalu dan kami akan mengawal terus khususnya kita kan KPU dibawah Kesbangpol, ya kami pasti memanggil kesbangpol. Jadi kita pastikan kita dukung dengan baik semuanya,” ucapnya.
Baca juga: Heru Budi: Fasilitas JIS Wajib Diperbaiki agar Layak Disewakan
Di kesempatan yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengakui soal kebutuhan sejumlah GOR untuk menyimpan dan menghitung jumlah suara disetiap Kecamatan, namun beberapa GOR belum layak untuk dipakai.
“karena banyak hal- hal yang mungkin nanti akan bersinggungan dengan komisi A, misalnya penggunaan sarana prasarana di tingkat kelurahan dan kecamatan yang pasti kami membutuhkan namanya GOR untuk rekapitulasi. Sedangkan banyak GOR yang belum siap, sedang dirubuhkan atau akan dibangun,” tuturnya. (Z-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved