Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya mengakomodir sarana dan prasarana yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, sarana yang paling penting untuk segera dipastikan kesiapan dan kelayakan, adalah tempat atau lokasi untuk penyimpanan kotak suara.
“Terutama untuk yang tadi masalah kotak suara dan lain-lain itu kan sangat krusial ya, sangat penting bagi semua. Mungkin nanti boleh diinformasikan GOR yang mau digunakan tuh mana saja,” ujarnya Kamis (20/7).
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Serahkan Hadiah kepada Pemenang Lomba PRJ
Senada, Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua menyatakan kesiapannya berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta untuk sosialisasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) untuk penyediaan jaringan internet, serta Walikota untuk menyiapkan tempat penyimpanan kotak suara demi menunjang kinerja KPU DKI Jakarta.
“Sarana prasarana Insyaallah kami sudah bahas pada tahap yang lalu dan kami akan mengawal terus khususnya kita kan KPU dibawah Kesbangpol, ya kami pasti memanggil kesbangpol. Jadi kita pastikan kita dukung dengan baik semuanya,” ucapnya.
Baca juga: Heru Budi: Fasilitas JIS Wajib Diperbaiki agar Layak Disewakan
Di kesempatan yang sama, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengakui soal kebutuhan sejumlah GOR untuk menyimpan dan menghitung jumlah suara disetiap Kecamatan, namun beberapa GOR belum layak untuk dipakai.
“karena banyak hal- hal yang mungkin nanti akan bersinggungan dengan komisi A, misalnya penggunaan sarana prasarana di tingkat kelurahan dan kecamatan yang pasti kami membutuhkan namanya GOR untuk rekapitulasi. Sedangkan banyak GOR yang belum siap, sedang dirubuhkan atau akan dibangun,” tuturnya. (Z-3)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved