Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta berencana melakukan pembelian mobil bermerek Jeep untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
Belanja modal kendaraan dinas operasional bermerek Jeep yang akan digunakan Heru dan Prasetyo termuat dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).
Pengadaan ini masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Paket pengadaan Jeep kepala daerah dan ketua dewan di Ibu Kota ini dibuat secara terpisah.
Baca juga: KAI Commuter Beberkan Alasan Masih Impor KRL Bekas dari Jepang
"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah. Lokasi pekerjaan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur," bunyi keterangan dalam situs LKPP, Kamis (2/3).
Dalam informasi pengadaan di situs LKPP, disebutkan mobil Jeep yang akan dibeli berjumlah masing-masing satu unit untuk Heru dan Prasetyo.
"Volume pekerjaan 1 unit. Uraian pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bermotor perseorangan Pj Gubernur," berikut bunyi detail paket pembelian Jeep untuk kendaraan dinas Heru.
"Volume pekerjaan 1 unit. Uraian pekerjaan pengadaan kendaraan dinas bermotor perseorangan Ketua Dewan," berikut bunyi detail paket pembelian Jeep untuk kendaraan dinas Prasetyo.
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI membatasi kapasitas atau isi silinder Jeep yang akan dibeli maksimal 4.200 CC. Nilai pagu anggaran Jeep yang dialokasikan Heru dan Prasetyo setara, yakni sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
Baca juga: Dinas Bina Marga Anggarkan Rp300 Miliar untuk Perbaikan Jalan Protokol
Metode pemilihan belanja Jeep untuk Heru dan Prasetyo berbeda. Pengadaan Jeep untuk Heru dilakukan dengan sistem tender, sementara Prasetyo melalui e-purchasing.
Pemprov DKI menjadwalkan pemilihan penyedia Jeep untuk Heru dan Prasetyo ini dilakukan mulai Februari hingga Maret 2023 dan dilanjutkan pada pelaksanaan kontrak pada Maret hingga April 2023. Sementara, pemanfaatan hasil pengadaan kendaraan dinas listrik ini mulai bulan April 2023.
Dalam APBD tahun ini, Pemprov DKI juga mengalokasikan anggaran 23 mobil listrik merek Hyundai Ioniq 5 varian Signature untuk kendaraan dinas pejabat utama. Adapun pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20,3 miliar.(OL-11)
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Nilai pengadaan barang dan jasa oleh pihak penyedia sekitar Rp80 miliar. Sementara pada 2023, nilai pengadaan barang dan jasa mencapai kisaran Rp200 miliar-Rp400 miliar
KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, rancangan pendapat daerah tahun anggaran (TA) 2022 terealisasi 86,5%.
Dari hasil evaluasi dan pengawasan DPRD, anggaran 2024 diharapkan memprioritaskan masalah pendidikan, program sosial, dan program kewilayahan.
Pendapatan wilayah Sulawesi Tengah cukup tinggi, yakni sudah 81% dari target APBD. Sementara itu, belanja daerah hingga saat ini baru mencapai 44%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved