Berita Terbaru Apbd Hari Ini

Jawab Krisis Hunian, Ini Upaya Pemprov Jakarta bagi MBR

Pemerintah Provinsi Jakarta menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global. 

BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun

Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 menunjukkan hampir 54% perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien.

Jaminan Sosial untuk Petugas Pilkada Sangat Penting

Titi menjelaskan bahwa anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD dapat menjadi tantangan dan kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut pada Pilkada serentak 2024. 

Sendi Ingin Kelurahan dapat Dana dari APBN

Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DKI Alokasi Rp2 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis dari Anggaran Pusat

Makan bergizi gratis tersebut rencananya diperuntukan siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain untuk siswa-siswi, makan bergizi gratis disebut juga diperuntukan ibu hamil.

Ahmad Ali-AKA akan Pastikan BPJS Gratis di Sulteng

Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.

Sekolah Gratis 2025, DPRD Pastikan Pendidikan Masuk Prioritas APBD Jakarta

KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan akan fokus dalam penyelesaian permasalahan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan,banjir, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Menkeu Sri Mulyani Desak Pemda Dongkrak Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan dengan memperluas penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Hati-Hati Kabupaten Badung Diproyeksi Bisa Defisit APBD Tahun 2024

Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan  Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.

Mobil Wakil Rakyat Dianggarkan, Rumah Rakyat Dilanggar

DI bawah rimbun pohon trambesi, pada lapak kecil, Anastasia Enga dengan mata sayu tampak penuh harap. Matanya sesekali menatap kiri dan kanan. Sesekali ia menatap kosong ke depan persawahan.

Realisasi APBD Baru 31%, Presiden Jokowi Desak Kepala Daerah Gerak Cepat

Presiden Joko Widodo mendesak seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk segera merealisasikan APBD. Hingga memasuki bulan ke delapan di 2024, serapan APBD baru 31%.

21 Orang Dicekal Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim

KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).

P2G: Keputusan Cleansing Guru Diskriminatif dan tidak Menjunjung Hak Asasi Pendidik

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.

Percepatan Penurunan Angka Stunting, Pemkab Bandung Siapkan Dana

Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.

APBD Rp1,2 Triliun, Pembangunan Kota Sukabumi Bermasalah

Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.

Jadi Kota Global Butuh Rp600 Triliun, Pengamat: Indikator dan Fokusnya Apa?

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Pegawai Bappenda Sorong Meminta Wajib Pajak Setor Rp130 Juta Sebulan

Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.

Jaksa Diminta Tegak Lurus Tangani Kasus APBD Lampung Tengah

Penyidik Polres Metro (Lampung) memeriksa Musa Ahmad terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek APBD berupa pengadaan jalan, sumur bor, dan talud.

Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja

PEMERINTAH daerah diharapkan mengoptimalisasi dana yang dikelola untuk mendorong perekonomian. Dana di APBD semestinya dibelanjakan dengan efektif dan efisien, alih-alih di perbankan.

20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta mandatory spending terkait anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN dan APBD pada Kemendikbud-Ristek

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting