Berita Terbaru Apbd Hari Ini

Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja

PEMERINTAH daerah diharapkan mengoptimalisasi dana yang dikelola untuk mendorong perekonomian. Dana di APBD semestinya dibelanjakan dengan efektif dan efisien, alih-alih di perbankan.

20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta mandatory spending terkait anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sebesar 20% dari APBN dan APBD pada Kemendikbud-Ristek

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Diklaim Sudah Dikalkulasi 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, sudah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dan sudah dikalkulasikan

Pilgub Jakarta Tetap Bertaji Meski tak Berstatus Ibu Kota Lagi

PEMILIHAN Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 masih tetap bertaji meski dalam waktu dekat statusnya sudah bukan ibu kota. Pemenang Pilgub Jakarta berpotensi menjadikannya batu loncatan

Bansos tidak Tepat Sasaran, KPK Bisa Usut

ANGGOTA Komisi III DPR RI Johan Budi (JB) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban mengusut apa saja yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi, termasuk bansos

Percepat Perbaikan Infrastruktur, Wali Kota Helldy Resmikan Program Mantri Jalan 

UNTUK merespons kebutuhan masyarakat akan perbaikan infrastruktur jalan rusak, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas PUPR Kota Cilegon meluncurkan program Mantri Jalan.

Politikus PKS Kritisi Sumber Pembiayaan Buku Bergambar Jan Ethes

WALIKOTA Solo Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan buku bergambar Jan Ethes. Politisi PKS pun mempertanyakan sumber pembiayaan penerbitan

Penerapan KRIS Jangan Sampai Mengganggu Akses dan Pembiayaan Kesehatan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menjelaskan penetapan Kelas Rawa Inap Standar (KRIS) meminta pemerintah hati-hati dalam menetapkan KRIS. Masyarakat harus memperoleh layanan kesehatan

Ribuan RTLH di Depok Belum Ditangani Pemkot, Terbanyak di Kecamatan Cimanggis dan Tapos

Iyai menjelaskan kategori RTLH cukup banyak. Mulai dari akses air minum, sanitasi yang kurang baik, kondisi atap, atau lantai dan dinding rumah tidak memenuhi standar hunian.

Penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali Diharapkan Pacu Serapan APBD

Paskalis Ola Tapobali, Rabu (28/5/2024), resmi dilantik menjadi Penjabat Bupati Lembata periode 2024-2025. Pelantikan di Kantor Gubernur NTT oleh penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake.

Bantuan untuk Korban Banjir Mahulu Difokuskan ke Pasokan Pangan dan Listrik

Selain bantuan dari Pemprov Kaltim juga dikirimkan bantuan dari APBN terdiri tenda keluarga portable B2022.

Anggaran 5 Persen APBD untuk Kelurahan Diyakini Bisa Tuntaskan Persoalan TBC

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mencanangkan Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC). Program tersebut guna menekan angka TBC di Jakarta.

DPRD DKI Jakarta terus Dorong Pemprov Implementasikan Sekolah Gratis

Usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait sekolah gratis direspon positif Pemprov DKI Jakarta. 

Anggaran Pilkada 2024 Baru Cair 40%

40% diberikan di Tahun Anggaran 2023 dan kemudian sisanya 60% di Tahun Anggaran tahun ini.

Pemprov DKI sudah Terapkan Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan

Besaran 5% itu bertujuan untuk memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak yang menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan.

Alokasi 5% APBD untuk Kelurahan di Jakarta tidak Tepat

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai usulan DPR RI terkait anggaran untuk dana kelurahan sebesar minimal 5% dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak tepat.

Dana CSR di Jawa Barat Capai Rp251 Miliar pada 2023

Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.

Sekda Kota Bandung Bongkar Cara Bahas Anggaran kepada KPK

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, mengungkapkan kepada penyidik KPK mengenai cara pembahasan anggaran daerah saat dirinya menjabat, terkait dugaan suap pengadaan CCTV di Bandung.

Kisruh KJMU, DPRD Sebut Akibat Anggaran Pendidikan Disunat

ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan keluhan mahasiswa yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Keterlambatan Pengesahan APB Aceh Bisa Hambat Pelayanan Publik

Jika angka kemiskinan Aceh meningkat dan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu penyebabnya adalah ego para wakil rakyat yang hanya berpikir untuk diri dan kelompoknya.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia