Diperlukan Reformasi Menyeluruh untuk Cegah Korupsi Kepala Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah menunjukkan perlunya perbaikan mendasar dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, akar persoalan bukan hanya pada individu, tetapi juga pada sistem yang membuka ruang penyimpangan.

"Semua balik ke karakter. Banyak kepala daerah yang berintegritas," ujarnya saat dihubungi, Senin (10/11).

Namun, ia menegaskan, pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan harus ditindak tegas. "Pejabat publik yang korupsi wajib dihukum keras karena mengkhianati kepercayaan rakyat," kata Mardani.

Baca juga : Kasus Prada Lucky, DPR: Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pembinaan Prajurit Muda

Dalam pandangannya, dua penyebab utama korupsi kepala daerah adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Karenanya, banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui jual beli jabatan dan fee proyek.

Mardani juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan kepala daerah hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Ia menilai penyederhanaan sistem politik daerah dapat mengurangi biaya politik tinggi yang selama ini sering menjadi pintu masuk praktik korupsi. "Perlu ada reformasi menyeluruh, mulai dari penyederhanaan sistem pemilihan hingga pembinaan dari pusat," kata Mardani.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga lewat pembangunan karakter, sistem politik yang efisien, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan langkah itu, kata Mardani, pemerintah bisa meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. (Mir/P-3)