Subsidi Transportasi di Jakarta Tinggi, DPRD Kaji Kenaikan Tarif Transjakarta

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai saat ini nominal subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) yang dibiayai APBD Jakarta sangat besar. 

Setiap tahunnya, Pemprov DKI harus mengalokasikan anggaran subsidi transportasi hingga Rp6 triliun untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Kita bisa mengatakan secara bersama kan bahwa ada nilai yang sangat tinggi dari APBD kita, kurang lebih hampir Rp6 triliun di tiap tahun," kata Nova  melalui keterangannya, Rabu (8/10).

Baca juga : DPRD DKI Kritik Perubahan Nama Halte Transjakarta yang Tanpa Sosialisasi

Ia menyebut, layanan Trans-Jakarta menjadi penyerap terbesar PSO dengan beban subsidi mencapai Rp4,2 triliun per tahun untuk melayani rata-rata 1,3 juta penumpang setiap harinya.

"Memang dari tahun 2005 kan tarifnya Rp3.500, sampai sekarang pun tidak pernah naik. Yang paling tinggi sekali subsidi kita ini di Trans-Jakarta," ucap Nova.

Belum lagi, saat ini Pemprov DKI menanggung sepenuhnya layanan transportasi gratis kepada 15 golongan masyarakat, sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Baca juga : Angkutan Umum Harus Bersih Dari Atribut Kampanye

Oleh sebab itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai sudah saatnya Pemprov DKI mematangkan kajian atas rencana kenaikan tarif transportasi umum, utamanya pada layanan Trans-Jakarta.

Dengan catatan, bila ada kenaikan, kebijakan tarif layanan Transportasi harus harus diputuskan harus hati-hati agar tidak membebani pengguna transportasi umum yang mayoritas pekerja menengah ke bawah.

Menurutnya, kenaikan tarif tidak bisa dilakukan tanpa survei kemampuan warga dan kajian ekonomi yang komprehensif.

"Kita lihat dulu nih terkait dengan misalnya kajian-kajian ya dengan misalnya ini kan harus ada kajian lebih mendalam lagi. Survei dari masyarakat seperti apa, kemampuan dari masyarakat," jelas Nova.

Lebih lanjut, Nova juga mengingatkan pentingnya evaluasi PSO agar tepat sasaran dan efisien. 

Komisi B mendorong adanya transparansi biaya operasional dari BUMD transportasi, termasuk rencana peningkatan pendapatan non-farebox seperti iklan, kerja sama komersial, dan pengelolaan aset halte.

"Ada biaya-biaya yang selama ini mungkin belum disampaikan ke kami. Ini yang ke depan harus lebih transparan," imbuhnya. (Far/M-3)