Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERUBAHAN nama halte TransJakarta menuai kritik dari masyarakat karena tanpa sosialisasi. DPRD DKI Jakarta minta PT TransJakarta merespons keluhan masyarakat tersebut dengan baik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli menyayangkan kurangnya komunikasi antara pihak TJ dengan penumpang.
“Perubahan nama halte tanpa sosialisasi kepada pelanggan itu saya memang menyayangkan kenapa komunikasi antara PT. TJ dan penumpang nggak bagus. Pelanggan jadi dirugikan karena mereka jadi nggak tau mau ke mana atau gimana, kenapanya,” kata dia kepada awak media, Senin (15/1).
Baca juga : Kurangi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Perluas Layanan Integerasi Angkutan Umum
Ia meminta manajemen TJ untuk merespons keluhan pengguna itu dengan baik. Respons baik terhadap keluhan pengguna itu merupakan salah satu bukti berkualitasnya pelayanan.
“Jadi ini keluhan yang harusnya segera ditanggapi. Misalnya dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat dengan baik,” kata dia.
Baca juga : Transjakarta Perpanjang Jam Operasional Layanan Selama GDA Di JIS
Dia menambahkan, sosialisasi langsung kepada masyarakat juga bisa dilakukan dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut politisi PKS itu, sosialisasi dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta akan langsung menyentuh masyarakat di pemukiman warga.
“Bisa juga disampaikan lewat 106 anggota DPRD yang melakukan reses. Apalagi mereka langsung masuk ke kampung-kampung. Efektif untuk memberikan sosialisasi,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah Halte Bus TJ mengalami perubahan nama dan dikeluhkan penggunanya. Di antaranya Halte Tirtayasa di Petogogan berganti menjadi Halte Pasar Santa, Halte Tendean berubah menjadi Halte Tegal Mampang, Halte Sarinah menjadi Halte MH Thamrin, Halte S Parman Podomoro City menjadi Halte Tanjung Duren. (Z-4)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved