Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERUBAHAN nama halte TransJakarta menuai kritik dari masyarakat karena tanpa sosialisasi. DPRD DKI Jakarta minta PT TransJakarta merespons keluhan masyarakat tersebut dengan baik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli menyayangkan kurangnya komunikasi antara pihak TJ dengan penumpang.
“Perubahan nama halte tanpa sosialisasi kepada pelanggan itu saya memang menyayangkan kenapa komunikasi antara PT. TJ dan penumpang nggak bagus. Pelanggan jadi dirugikan karena mereka jadi nggak tau mau ke mana atau gimana, kenapanya,” kata dia kepada awak media, Senin (15/1).
Baca juga : Kurangi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Perluas Layanan Integerasi Angkutan Umum
Ia meminta manajemen TJ untuk merespons keluhan pengguna itu dengan baik. Respons baik terhadap keluhan pengguna itu merupakan salah satu bukti berkualitasnya pelayanan.
“Jadi ini keluhan yang harusnya segera ditanggapi. Misalnya dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat dengan baik,” kata dia.
Baca juga : Transjakarta Perpanjang Jam Operasional Layanan Selama GDA Di JIS
Dia menambahkan, sosialisasi langsung kepada masyarakat juga bisa dilakukan dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut politisi PKS itu, sosialisasi dengan melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta akan langsung menyentuh masyarakat di pemukiman warga.
“Bisa juga disampaikan lewat 106 anggota DPRD yang melakukan reses. Apalagi mereka langsung masuk ke kampung-kampung. Efektif untuk memberikan sosialisasi,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah Halte Bus TJ mengalami perubahan nama dan dikeluhkan penggunanya. Di antaranya Halte Tirtayasa di Petogogan berganti menjadi Halte Pasar Santa, Halte Tendean berubah menjadi Halte Tegal Mampang, Halte Sarinah menjadi Halte MH Thamrin, Halte S Parman Podomoro City menjadi Halte Tanjung Duren. (Z-4)
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved