RDF Rorotan masih Dikeluhkan, DPRD DKI Minta Perbaikan lebih Optimal

PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat. Hingga kini, sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi menyampaikan keluhan terkait aroma tidak sedap yang dinilai belum sepenuhnya teratasi.

Kondisi tersebut turut mendapat sorotan dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak. Ia mempertanyakan sejauh mana perbaikan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak pengelola telah berjalan dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar.

“Dalam kenyataannya, warga di sekitar RDF itu masih mengeluhkan bau sampah dari fasilitas tersebut. Ada banyak orang yang rentan secara kesehatan menjadi terancam karena kondisi ini,” ujarnya.

Baca juga : DPRD: Tuntaskan Masalah Bau di RDF Rorotan Sebelum Desember

Menurut Josephine, masih adanya keluhan dari masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini.

“Ini membuat saya bertanya-tanya seperti apa perbaikan yang diklaim telah dilakukan oleh pihak pengelola selama ini. Apa saja yang sudah dilakukan, hasilnya bagaimana. Dan apakah benar-benar memperbaiki operasional RDF. Jangan-jangan, perbaikannya cuma gimmick selama ini,” sambungnya.

Sejumlah kawasan pemukiman dilaporkan ikut terdampak oleh bau tersebut, di antaranya Jakarta Garden City di Jakarta Timur dan kawasan Harapan Indah di Bekasi.

Baca juga : Ajak Duduk Bareng Dengan Warga Dekat RDF Rorotan, Ketua DPRD Jakarta: Ini Masalah Bersama

Josephine menilai persoalan ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah, mengingat perbaikan fasilitas tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Soalnya, ini juga berkaitan dengan anggaran kita. Perbaikan-perbaikan itu pasti menelan biaya yang tidak sedikit. Terdapat uang pajak masyarakat yang digunakan. Maka, sangat disayangkan kalau warga Jakarta sudah banyak melakukan pengeluaran, tetapi kondisinya tidak segera membaik juga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggung biaya pengobatan warga yang terdampak perlu dibarengi dengan perbaikan menyeluruh agar persoalan tidak berulang.

“Kesannya, langkah Pemprov DKI untuk menutup biaya pengobatan para warga yang terdampak waktu itu juga hanya konsesi belaka dan tidak bermakna. Sebab, apa gunanya Pemprov DKI mengobati warganya yang sakit karena bau dari RDF hanya untuk mereka terdampak lagi di kemudian hari,” lanjutnya.

Josephine pun mendorong adanya tanggung jawab bersama dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga pengelola dan kontraktor pembangunan RDF Plant Rorotan.

“Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus menderita dan ada orang yang nantinya menjadi korban. Ini sudah berlangsung terlalu lama dan masyarakat sekitar juga nyaris kehilangan kesabarannya,” pungkasnya. (E-4)