Minim Lahan Pertanian, DPRD DKI Akselerasi Raperda Sistem Pangan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. 

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis guna menjamin ketahanan dan keberlanjutan pangan bagi warga di tengah keterbatasan lahan pertanian di Ibu Kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, menegaskan bahwa payung hukum ini mendesak untuk segera disahkan. Mengingat populasi Jakarta yang sangat padat, pemenuhan kebutuhan pangan tidak bisa lagi bergantung pada produksi internal wilayah.

Baca juga : Dukung PAM Jaya Jadi Perseroda, Legislator : Ini Demi Perluas Layanan Air Warga

“Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar Khoirudin melalui keterangannya, Minggu (8/2).

Ketergantungan Pasokan Luar Daerah
Khoirudin menjelaskan bahwa kondisi geografis Jakarta saat ini sudah tidak lagi memungkinkan untuk aktivitas pertanian konvensional dalam skala besar. 

Oleh karena itu, Raperda ini dirancang untuk mengatur mekanisme ketersediaan pangan dari berbagai sumber, termasuk kerja sama antar-daerah. “Jakarta sudah tidak ada lagi sawah ladang untuk bisa menanam bahan pangan,” ucap Khoirudin.

Baca juga : Pemprov DKI Sahkan APBD 2024 Rp81,7 Triliun

Pembahasan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari pidato gubernur yang sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, dalam rapat paripurna.

Kepastian Hukum
Setelah tahap ini, seluruh fraksi di DPRD DKI dijadwalkan akan menyampaikan pandangan umum terkait Raperda tersebut. Khoirudin berharap, regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.

Ia berharap, dengan hal itu memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan pangan bagi masyarakat Jakarta. “Penyediaan pangan yang cukup, yang sehat dan enak,” pungkasnya. (Far/P-2)