Akali Keterbatasan Fiskal, Pemprov Sumnbar akan Terbitkan Sukuk Daerah

GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut hangat kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Yuli Sri Wilanti di Ranah Minang.

"Atas nama seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ferry Irawan dan Ibu Yuli Sri Wilanti. Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Semoga keindahan alam dan kehangatan masyarakat Minangkabau membuat Bapak dan Ibu betah selama di sini," ujar Mahyeldi dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur, Kamis (6/11).

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN yang telah memilih Sumbar, khususnya Kota Padang, sebagai lokasi kegiatan tersebut. 

Baca juga : Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid, dari APBD ke Kantong Pribadi

"Ini bentuk perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumatra Barat yang saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027," jelasnya.

Ia berharap kehadiran Deputi bersama jajaran kementerian, BUMN, dan lembaga donor bisa menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi dalam membiayai pembangunan.

Menurut Mahyeldi, sosialisasi pembiayaan kreatif bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara-cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal.

Baca juga : Kerap Ditentang Pemerintah Daerah, Purbaya: Saya Berpegang Data Resmi

"Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat," ungkapnya.

Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40% yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD. Artinya, masih ada celah 60% yang harus dipenuhi lewat pembiayaan di luar anggaran pemerintah.

"Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan," tegas Mahyeldi.

Ia juga menyoroti langkah-langkah yang sedang dilakukan Pemprov Sumbar, mulai dari penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal (APIP), hingga pembaruan sistem dan prosedur agar birokrasi semakin efisien.

Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan. "Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri," ujarnya.

Terakhir, Mahyeldi juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah agar hasilnya bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menjelaskan bahwa pembiayaan kreatif adalah bagian dari program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

"Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah," jelas Ferry.

Menurutnya, keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. "Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan," ujarnya.

Ferry menyebut, beberapa daerah sudah sukses menerapkan pembiayaan kreatif, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kini Sumatra Barat yang tengah memproses penerbitan sukuk daerah.

Ia berharap forum sosialisasi ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pihak swasta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD. (YH/E-1)