Berita Terbaru Fit And Proper Test Hari Ini

Posisi Dubes Kosong Harus Segera Diisi untuk Efektifkan Diplomasi

duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia

Menilik Sejumlah Calon Dubes, Ada Adik Luhut, Mantan Menko, Politisi Hingga Purnawirawan TNI

Melansir berbagai sumber, ada beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test.

Komisi I Dalami Pemahaman Calon Dubes soal Politik Luar Negeri RI

Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.

DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Ini yang Didalami

DPR akan mendalami sejumlah hal kepada calon Dubes, di antaranya pemahaman politik luar negeri dan strategi diplomasi.

3 Wali Kota dan 1 Bupati di Jakarta Bakal Diganti, Sejumlah Kandidatnya Jalani Uji Kelayakan di DPRD

Tak hanya itu, transportasi hingga masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga menjadi fokus untuk dituntaskan para calon wali kota dan bupati.

Fit and Proper Test Pejabat oleh DPR Perlu Dievaluasi

PROSES fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk meloloskan pejabat negara perlu dievaluasi. DPR RI dinilai sudah kebablasan dalam memaknai kewenangan

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.

DPR Diingatkan Jangan Kelewat Batas Evaluasi Lembaga Lain

DPR RI diingatkan untuk tidak kelewat batas dalam melakukan fungsi pengawasan lembaga lain. Evaluasi kinerja pejabat negara yang dipilih lewat proses uji kelayakan bukan kewenangan DPR

Punya Kewenangan untuk Evaluasi Pejabat, Jimly Asshiddiqie: DPR Sudah Kelewatan!

REVISI Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) telah disahkan. Perubahan itu mengatur soal pejabat negara hasil uji kelayakan boleh dievaluasi parlemen.

Ketua Bawaslu RI tak Masalah DPR Evaluasi Pejabat Hasil Fit and Proper Test

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara soal rencana baru DPR yang dapat mengevaluasi maupun memberhentikan pejabat pemerintah yang dilantik lewat fit and proper test di DPR.

Johanis Tanak Sebut Ingin Hapus Operasi Tangkap Tangan, Jimly Sebut Masih Dibutuhkan

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.

DPR Ingatkan OTT KPK Jangan Dijadikan Seperti Mainan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak dijadikan seperti mainan. 

Calon Dewas Nilai Banyak yang Merasa Jago di KPK

Calon dewas KPK Mirzwazi menilai masih banyak pimpinan KPK yang merasa paling jago.

Cegah Pungli, Calon Dewas Mau Rotasi Personel KPK di Rutan

Calon dewas KPK Mirwazi ingin menggodok aturan rotasi personel KPK untuk mencegah pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. 

Capim KPK Joko Poerwanto Nilai Kortas Polri dan Kejaksaan Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi

CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Joko Poerwanto mengaku tak mempersoalkan adanya lembaga lain yang memberantas korupsi selain KPK, 

Anggota DPR Tepuk Tangan saat Johanis Tanak Sebut Hapus OTT

Anggota DPR RI bertepuk tangan saat capim KPK Johanis Tanak mengatakan akan menghapuskan operais tangkap tangan (OTT).

DPR Ungkap Capim KPK Johanis Tanak Pernah Berkomunikasi dengan Pihak Berperkara

Hasbiallah Ilyas mengungkap calon pimpinan KPK Johanis Tanak diduga sempat berkomunikasi dengan Muhammad Idris Prayoto Sihite yang saat itu tengah berperkara. 

Ida Budhiati Sebut Pimpinan KPK Belum Berintegritas

Capim KPK Ida Budhiati menyebut pimpinan KPK masih belum profesional dan belum menunjukkan integritas dalam menjalankan tugas. 

Setyo Budiyanto Sebut OTT Perlu, tapi Tak Harus Banyak

Calon Pimpinan KPK Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan tapi harus selektif.

DPR Disarankan Gandeng Psikolog saat Uji Kelayakan Capim KPK

KOMISI III DPR disarankan menggandeng psikolog saat menggelar fit and proper test atau uji kelayakan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia