5 Strategi Thomas Djiwandono Perkuat Arah Kebijakan Bank Sentral

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, memaparkan lima strategi utama yang akan menjadi arah kebijakan Bank Indonesia (BI) ke depan.

Mengusung tajuk GERAK, Thomas menjelaskan bahwa strategi pertama adalah governance (pemerintahan), yakni penguatan tata kelola kebijakan yang solid, transparan, dan kredibel. Strategi kedua menitikberatkan pada efektivitas kebijakan, agar setiap langkah Bank Indonesia memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

Baca juga :  Kronologi Wamenkeu Thomas Djiwandono Muncul sebagai Kandidat Deputi Gubernur BI

“Ketiga, resiliensi sistem keuangan guna menjaga stabilitas di tengah dinamika global,” kata Thomas saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Strategi keempat adalah akselerasi sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna memperkuat koordinasi antarotoritas. Strategi kelima menekankan keberlanjutan transformasi keuangan sebagai upaya memperkuat fondasi sistem keuangan nasional dalam jangka panjang.

Menurut keponakan Presiden Prabowo tersebut, unsur pemerintahan (governance) menjadi fondasi utama dari seluruh strategi GERAK. Ia menilai Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Bank Indonesia yang menjamin independensi bank sentral sejak 1999, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 2023. Landasan hukum ini dinilai mampu menopang tata kelola kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan.

Baca juga : Sah! Kurang dari Sejam, Komisi XI DPR Tetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

“Saya namakan strategi ini strategi GERAK karena adaptif dan agile. Kelima tema ini pada intinya saya yakini dapat membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Thomas.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut dijalankan dalam koridor independensi Bank Indonesia. BI, menurutnya, akan tetap independen dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter secara pruden dan terukur sesuai mandat undang-undang. Sinergi dengan pemerintah, otoritas fiskal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan lainnya ditegaskan tidak akan mengurangi independensi bank sentral.

Thomas turut menyinggung kebijakan burden sharing, yakni skema sinergi antara pemerintah dan bank sentral dalam berbagi tanggung jawab menghadapi tekanan ekonomi.

Jika pada masa pandemi Covid-19 kebijakan burden sharing dilakukan dalam kondisi krisis luar biasa melalui pembagian beban pembiayaan negara antara pemerintah dan BI, maka ke depan sinergi akan lebih difokuskan pada koordinasi pengelolaan likuiditas dan arah suku bunga. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, bukan pembiayaan fiskal langsung seperti saat pandemi.

“Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi dan di situlah pentingnya suatu sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dari zaman pandemi dulu,” pungkasnya. (Z-10)