Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menepis tunjangan rumah legislator bentuk nirempati ke rakyat. Menurut dia, banyak anggota DPR yang berempati ke rakyat tetapi tak terekspos.
"Misalnya kayak gue contoh gitu, di dapil (daerah pemilihan) itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan, yang enggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Sahroni memastikan anggota DPR memberikan perhatian ke masyarakat. Uang gaji yang diterima legislator bakal dikembalikan juga ke rakyat.
"Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah," ujar Sahroni.
Sahroni membandingkan nilai tunjangan rumah, dengan ongkos fasilitas rumah dinas para legislator. Biaya perawatan rumah dinas untuk 580 anggota disebut tidak murah. Misalnya, untuk biaya AC dan berbagai peralatan dalamnya.
"Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp50 juta," kata Sahroni.(P-1)
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, mengklarifikasi pernyataannya mengenai adanya kenaikan tunjangan beras dan bensin yang diterima anggota DPR pada periode saat ini.
pemerintah dan DPR didorong mengubah skema pemberian tunjangan. Sebab, saat ini skema yang ada berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran di tengah polemik gaji anggota DPR
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta/bulan dan tunjangan beras Rp12 juta/bulan.
pemerintah dan DPR didorong mengubah skema pemberian tunjangan. Sebab, saat ini skema yang ada berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran di tengah polemik gaji anggota DPR
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Adies klaim para anggota dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved