Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menepis tunjangan rumah legislator bentuk nirempati ke rakyat. Menurut dia, banyak anggota DPR yang berempati ke rakyat tetapi tak terekspos.
"Misalnya kayak gue contoh gitu, di dapil (daerah pemilihan) itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan, yang enggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Sahroni memastikan anggota DPR memberikan perhatian ke masyarakat. Uang gaji yang diterima legislator bakal dikembalikan juga ke rakyat.
"Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih sama kalian. Semua nggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah," ujar Sahroni.
Sahroni membandingkan nilai tunjangan rumah, dengan ongkos fasilitas rumah dinas para legislator. Biaya perawatan rumah dinas untuk 580 anggota disebut tidak murah. Misalnya, untuk biaya AC dan berbagai peralatan dalamnya.
"Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp50 juta," kata Sahroni.(P-1)
NasDem menanti putusan MKD DPR terkait status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan karena isu tunjangan DPR.
Setelah tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR RI masih menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp65,5 juta per bulan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat, diputuskan 6 poin kesepakatan.
Ketua DPR RI Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR
Menurutnya, formulasi gaji pejabat legislatif harus jelas, berbasis bobot tugas, kinerja, dan kepatutan, dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat serta kemampuan fiskal negara.
Lucius Karus menilai gaji anggota DPR masih tinggi. Meskipun sejumlah tunjangan telah dipangkas dan take home pay menjadi Rp65 juta.
Selain penghasilan Rp65 juta per bulan, mestinya pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal kunjungan kerja beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing.
Berdasarkan PP 75 Tahun 2000 uang pensiun yang diterima paling tinggi ialah Rp3.639.540 dengan masa jabatan 2 periode. Sedangkan anggota DPR yang menjabat 1 periode menerima Rp2.935.704.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat, diputuskan 6 poin kesepakatan.
Gaji anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tak bakal dibayarkan. Terdapat sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.
DPR akhirnya mengungkap besaran gaji dan tunjangannya. Take home pay yang diperoleh para legislator mencapai Rp65.595.730.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved