Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok.
YLKI menilai usulan menyediakan gerbong khusus merokok di KAI adalah usulan ngawur dan menabrak Undang-Undang No 17 Tahun 2023 dan PP No 28 Tahun 2024. Peraturan itu jelas menyatakan angkutan umum merupakan kawasan tanpa rokok (KTR).
"YLKI menilai menyediakan gerbong khusus merokok dapat mendowngrade pelayanan KAI yang sudah baik apalagi di KAI ada kebijakan kalau penumpang kedapatan merokok akan diturunkan di stasiun terdekat," kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/8).
Menurutnya angkutan umum sebagai kawasan tanpa rokok telah mempertimbangkan aspek khususnya perlindungan konsumen terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
"Usulan menyediakan gerbong khusus merokok tidak memperkuat perlindungan konsumen tapi malah menurunkan," ujar Rio.
YLKI pun meminta KAI mengabaikan usulan tersebut dan tetap berpegang teguh pada regulasi yang eksisting perihal kawasan tanpa rokok.
Tim Pengkaji Kemenko PMK telah mengusulkan batasan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah pada produk hasil tembakau.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmen untuk menyerap seluruh aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah pelaku industri tembakau mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerapkan skema tarif cukai khusus yang lebih terjangkau bagi produk hasil tembakau.
Selama dua dekade terakhir, pengobatan kanker paru telah bergeser dari pendekatan yang didominasi oleh kemoterapi menuju perawatan yang sangat terpersonalisasi.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Forkopimda dan pelaku industri rokok lokal guna membahas kebijakan cukai.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional kian tertekan akibat masifnya berbagai regulasi wacana pengendalian.
Tingkat okupansi di atas 100% pada kereta api lokal menunjukkan dinamika perjalanan yang terus bergerak di berbagai stasiun antara.
Dukungan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah menjadi faktor kunci yang menjaga tren mobilitas antarkota di Sumatera Utara tetap tinggi.
Selama 22 hari masa angkutan lebaran, terhitung muulai 11 Maret hingga 1 April 2026, Daop 3 Cirebon telah melayani sebanyak 371.044 pelanggan
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa setiap harinya tersedia 9.480 kursi untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat.
Rangkaian kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan demi keamanan dan keselamatan penumpang.
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume penumpang kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta masih tinggi hingga H+8 Lebaran 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved