Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, memberikan perhatian serius terhadap kondisi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Asep menekankan pentingnya transparansi kondisi keuangan dan strategi restrukturisasi perusahaan yang akan dilakukan agar performa pelayanan KAI bisa tetap berjalan optimal.
“Secara performa pelayanan, transformasi KAI bisa dianggap berhasil. Masyarakat kini bisa menikmati layanan kereta yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, dari sisi kinerja bisnis, masih ada tantangan finansial yang harus diatasi agar perusahaan bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT KAI yang baru di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini menyoroti munculnya beban tambahan terkait proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang berpotensi menimbulkan tekanan finansial bagi KAI. Menurutnya, Direksi KAI perlu memaparkan secara jelas proposal restrukturisasi dan langkah penanggulangan beban keuangan akibat hutang yang ditimbulkan oleh kereta cepat (KCIC).
“Jangan sampai gara-gara beban hutang yang harus ditanggulangi dampaknya malah mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan publik”, tukasnya.
Oleh karena itu, lanjut Ketua DPP Partai NasDem itu, selayaknya kita harus mengetahui juga seberapa fundamental tantangan finansial yang dihadapi KAI agar roadmap perusahaan ke depan bisa berjalan baik dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan pun bisa tetap terjaga.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini menekankan pentingnya efisiensi operasional di tubuh KAI, termasuk pada kinerja anak perusahaannya. Ia mengingatkan agar setiap langkah restrukturisasi dijalankan secara transparan dan terencana, agar citra KAI sebagai moda transportasi strategis tetap terjaga.
“Kinerja KAI sudah cukup bagus. Namun, upaya restrukturisasi finansial dan efisiensi operasional harus dilakukan dengan cermat, agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan kinerja perusahaan pun bisa berjalan dengan sehat,” pungkasnya.(H-2)
PT Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan 16 perjalanan kereta api akibat dampak cuaca ekstrem dan banjir yang melanda sejumlah wilayah.
AKIBAT terdampak banjir, KAI Daop 8 Surabaya menerapkan rekayasa operasi perjalanan kereta api, salah satunya dengan kembali membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh hari ini.
78 perjalanan kereta api yang melintas di Cirebon mengalami gangguan akibat banjir Pekalongan dan tergenangnya jalur rel di petak jalan Pekalongan–Sragi serta di sejumlah wilayah Jakarta.
Banjir di Pekalongan mengganggu operasional kereta api. KAI mencatat refund tiket penumpang mencapai Rp3,5 miliar akibat pembatalan perjalanan.
SEBANYAK 1.736 penumpang kereta api di Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya, Jawa Timur, membatalkan perjalanan mereka akibat banjir di Pekalongan.
BANJIR meluas di Cirebon, Jawa Barat, puluhan keberangkatan kereta api yang melintas di Cirebon dibatalkan
SELAMA masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 KCIC mencatat bahwa layanan Whoosh tidak hanya diminati oleh penumpang domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perihal kunjungan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani ke kantornya,
GENERAL Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa turut buka suara menjawab pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proyek Whoosh.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh sudah mampu
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah menghentikan dulu rencana perpanjangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) ke Surabaya .
Penegasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) bukan sekadar urusan fiskal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved